Ganti Rugi Lahan Tol Terlalu Murah, Warga Ajukan Gugatan ke Pengadilan Jantho

Ganti Rugi Lahan Tol Terlalu Murah, Warga Ajukan Gugatan ke Pengadilan Jantho

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Belasan warga dari dua kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, mendaftarkan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar, terkait harga pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.

Gugatan itu didaftar oleh warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Kamis (4/10/2018).

“LBH Banda Aceh selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh warga telah mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Ketua Panitia Pengadaan Tanah ke Pengadilan Negeri Jantho,” kata Kepala Divisi Bantuan Hukum LBH Banda Aceh Wahyu Pratama, SH.

Baca: Begini Perkembangan Proyek Jalan Tol Banda Aceh-Sigli

Menurut Wahyu, sampai dengan saat ini pihaknya telah memasukan 12 orang pemohon, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah. “Besok kita lihat dulu mungkin ada lagi yang ingin dikonfirmasi,” ujarnya.

Menurut wahyu, permohonan keberatan ini cukup mendasar. Masyarakat di empat desa yang berada di Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, selaku pemilik tanah mengaku keberatan, karena tanah mereka yang masuk ke dalam areal pembangunan jalan tol dibayar dengan harga yang tidak wajar oleh pemerintah.

Baca: Sempat Batal karena Poco-poco, Jokowi Janji akan Groundbreaking Jalan Tol Aceh

Wahyu menyebutkan, alasan permohonan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Jantho, karena letak lokasi tanah yang akan dibebaskan berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

“Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, itu mewajibkan pada objek lokasi tanahnya. Kalau dilihat lokasi tanah, itu ada di Blang Bintang dan masuk ke wilayah Aceh Besar,” katanya.

Sejauh ini, belum ada kesepakatan harga antara pemerintah dengan warga terkait penetapan harga tanah untuk pembebasan lahan. Bahkan, menurut kacamata LBH, proses musyawarah yang dilakukan hanya sebelah pihak.

“Dasar kita terkait proses musyawarah yang tidak mencerminkan musyawarah pada umumnya. Jadi yang kita nilai proses musyawarah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Musyawarahnya hanya sepihak, bukan kedua belah pihak. Sehingga sejuah ini belum tercapai kesepakatan harga,” ungkapnya.

Hingga kini proses pembangunan proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli masih terkendala pembebasan lahan. Sejumlah warga yang merupakan pemilik tanah, sebelumnya juga telah mendatangi gedung DPR Aceh untuk mencari solusi.

Menurut keterangan pemilik tanah, harga yang dibayar kepada mereka mulai Rp 12 ribu hingga Rp 44 ribu permeter. Padahal harga tanah di wilayah tersebut sudah jauh lebih mahal diatas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. | MAG 002

Rubrik

Komentar

Loading...