Gagal Bayar Rp 13 Miliar Karena Tak Ada Uang, Pemkab Aceh Tamiang Terancam Digugat

Gagal Bayar Rp 13 Miliar Karena Tak Ada Uang, Pemkab Aceh Tamiang Terancam Digugat

BERITAKINI.CO, Kuala Simpang | Sejumlah rekanan proyek Pemerintah Aceh Tamiang meradang atas ketidakmampuan pemerintah setempat membayar kewajibannya.

Total ada sebanyak 14 proyek 2019 dengan nilai Rp 13 miliar yang belum dilunasi oleh pemkab setempat.

Di antaranya adalah proyek pengaspalan jalan lingkungan Pendopo Bupati Aceh Tamiang yang berada di Kota Kuala Simpang dan 13 proyek lainnya di Dinas PUPR Aceh Tamiang.

Salah satu rekanan yakni CV Tamindo Raya telah melayangkan surat penjelasan kepada Dinas PUPR Aceh Tamiang pada 30 Desember 2019 lalu.

Dalam surat itu rekanan mempertanyakan ihwal macetnya pembayaran tersebut meski sesungguhnya hal-hal yang bersifat administrasi telah diselesaikan.

Sementara Wakil Ketua Gapensi Aceh Tamiang, M Ichsan menanggapi persoalan ini mengatakan, pihaknya belum mengetahui persis duduk persoalan sehingga proses pembayaran belum diterima oleh rekanan pelaksana.

“Seharusnya hal ini tidak terjadi jika proses administrasinya sudah sesuai,” ujarnya, Jumat (3/1/2020).

Ditegaskannya, bila dicermati dari persoalan anggaran, kemungkinan terjadinya kekosongan uang milik daerah.

M Ichsan mengharapkan kepada dinas terkait agar dapat menjelaskan apa yang menjadi persoalan.

“Sangat disayangkan hal ini terjadi di akhir anggaran tahun 2019, karena rekanan pelaksana membutuhkan pencairan dari proyek yang sudah dikerjakan untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan saat berlangsungnya pekerjaan," tegas M Ichsan.

Sementara itu, rekanan lainnya yang  tak ingin disebut namanya, juga menyesalkan kejadian tersebut.

Bahkan hal itu dinilai sebagai bentuk ketidak profesionalan Pemkab Aceh Tamiang mengelola keuangan daerah.

"Persoalan ini pertama kali terjadi sejak Aceh Tamiang berdiri menjadi kabupaten. Dan itu terjadi pada kepimpinan Bupati Mursil. Ini cukup parah," kata rekanan tersebut.

Atas ketidak beresan tersebut, dirinya bersama rekanan lainnya ingin melakukan gugatan, dan meminta pihak pemkab setempat segera membayar uang proyek yang telah selesai mereka kerjakan.

"Walaupun kami telah diberi angin segar bahwa pekerjaan proyek yang telah kami selesaikan itu dibayar pada APBK Perubahan 2020, dan meminta untuk kami bersabar, bagi kami, itu tetap saja bukan solusi yang terbaik, karena itu merupakan hak kami yang wajib mereka bayar pada tahun anggaran yang sama, bukan dibayar pada anggaran tahun 2020 mendatang," ungkapnya.

Yang jelas, sambung rekanan itu, bila proyek telah ditender, kontrak kerja pun ada untuk mengerjakan proyek, bahkan ada pembayaran termin pertama, berarti anggaran untuk membayar penyelesaian proyek pun sudah tentu ada.

Namun faktanya, ketika pembayaran termin berikutnya, uang untuk itu tidak ada, dengan alasan dana pembagian hasil daerah dari Pemerintah Pusat (Jakarta) tidak tercapai alias mengalami devisit.

"Buat kami alasan itu tidak masuk diakal. Kalau memang devisit, mengapa 14 paket yang tidak bisa dibayar itu ditenderkan? Ini kan sudah tidak betul. Persoalan ini seperti telah menipu para rekanan," ujarnya kesal.

Kepala BPKD Aceh Tamiang melalui Kuasa BUD, Three Eka Indra Bakti yang dikonfirmasi wartawan mengatakan ketidakmampuan membayar sejumlah paket proyek disebabkan dana bagi hasil migas antara pusat dan Aceh, tidak mencapai target seperti yang diharapkan atau pencapaiannya mengalami devisit.

"Kejadian itu baru kami terima dari Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019. Penganggaran belanja untuk dana bagi hasil tahun 2019 adalah Rp 116. 874.880.000. Sedangkan total penyaluran hanya mencapai Rp 77.487.771.250, sehingga terjadi kekurangan kas sejumlah Rp 39.387.108.750. Dan ini lah yang membuat ke 14 proyek tersebut tidak bisa dibayar,” jelasnya.

“Meski demikian, kami akan menyelesaikan pembayaran pada APBK P tahun 2020 mendatang.”

Rubrik

Komentar

Loading...