Fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang Pertanyakan Tindaklanjut Temuan BPK

Fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang Pertanyakan Tindaklanjut Temuan BPK

BERITAKINI.CO, Kuala Simpang | Sejumlah fraksi di DPRK Aceh Tamiang mempertanyakan tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporahan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pemerintah Aceh Tamiang Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2019.

Beberapa temuan yang termaktub dalam LHP 2019 tersebut, antara lain, kelebihan bayar terhadap 24 paket pekerjaan pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas PUPR berkisar Rp 806 juta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang bekisar Rp 38,6 juta.

"Harap penjelasan tindaklanjut yang sudah dilakukan," kata Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan dan Pembangunan DPRK Aceh Tamiang, Zulfidar saat menyampaikan Pandangan Umum fraksinya terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang 2019, dalam rapat paripurna, Rabu (15/4/2020).

Selain itu, Zulfidar juga meminta eksekutif menjelaskan temuan BPK tentang adanya belanja honorarium tenaga honorer untuk membayar kegiatan honor bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer di sekolah SD Negeri dan SMP Negeri yang melewati batas maksimal seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 15 persen dari total Dana Bos yang diterima oleh sekolah.

"Kemudian juga atas pembelian buku teks dan buku non teks oleh sekolah SD Negeri dan SMP Negeri yang tidak sesuai juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di mana pembelian buku teks dan non teks diketahui telah melebihi dari maksimal 20 persen dari total dana bos yang diterima," kata Zulfidar.

Rubrik

Komentar

Loading...