Fraksi Demokrat Perubahan Tolak RAPBK Singkil 2019

Fraksi Demokrat Perubahan Tolak RAPBK Singkil 2019

BERITAKINI.CO, Singkil | Fraksi Demokrat Perubahan DPRK Aceh Singkil menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2019 dijadikan Qanun APBK 2019.

Fraksi Demokrat merupakan gabungan partai Demokrat, Gerindra, dan PKB yang merupakan partai pengusung pemerintah.

Ketua Fraksi Demokrat, Juliadi dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi, Rabu (21/11/2018) mengatakan, ada beberapa alasan fraksinya menolak RAPBK 2019 tersebut.

Di antaranya karena alokasi anggaran dinilai perlu banyak pembenahan karena belum sepenuhnya memihak kepada rakyat.

Dalam rancangan tersebut, kata dia, ada penggelontoran anggaran Rp 500 juta untuk penyertaan modal BUMD. Padahal, kata dia, belum ada qanun yang mengatur tentang itu.

"Solusi uji coba yang disampaikan bupati terhadap penyertaan modal BUMD tidak memiliki dasar, apalagi ini mengunakan dana rakyat tentu harus ada dasar hukumnya," kata Juliadi.

Selain itu, kata dia, Fraksi Demokrat Perubahan juga menolak penganggaran hutang jangka pendek tahun 2018 yang dimasukkan dalam RAPBK 2018.

"Hutang 2018 senilai Rp 2,7 miliar belum ada audit dan belum tutup anggaran," kata Juliadi.

Kemudian, kata dia, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimasukkan dalam RAPBK 2019 belum dicantumkan nama dan lokasi kegiatan.

Selain tidak menerima Rancangan Qanun APBK 2019, Fraksi Demokrat dalam pandangan akhir juga menolak dua qanun lainnya yakni, Raqan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Ibdah Haji, serta Raqan Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sikap Fraksi Demokrat tersebut tidak berimbas dengan RAPBK 2019, karena dua fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Amanah menerima sepenuhnya.

Namun yang menarik adalah penolakan RAPBK 2019 itu terdapat partai pengusung pemerintah yakni PKB yang dari awal sangat setia mengusung dan mendukung kebijakan pemerintahan slogan "Perubahan" itu.

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat Perubahan dari PKB, Frida Siska Sihombing mengatakan, meski partainya diketahui sebagai partai pengusung pada Pilkada lalu, namun tetap mengkritisi pemerintah jika tidak memihak kepada masyarakat.

"Kami tidak berseberangan, kita tetap mendukung pemerintah. Tapi kita tetap memberikan kritik keras agar tertib anggaran," kata Ketua DPC PKB Aceh Singkil ini.

Komentar

Loading...