Empat Sisa Kasus Korupsi 2020, Begini Perkembangannya di Kejati Aceh

Empat Sisa Kasus Korupsi 2020, Begini Perkembangannya di Kejati Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Empat kasus korupsi yang tengah di tangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Aceh pada 2020 sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Keempat perkara tersebut yakni dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Si Tulen di Aceh Tenggara, dugaan korupsi pada Jembatan Kuala Gigieng di Pidie, dugaan korupsi pada Pelindo Aceh dan duggan korupsi Pengadaan Tanah di Aceh Tamiang.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, R Raharjo Yusuf Wibisono mengatakan, progress semua kasus tersebut masih terus berjalan.

"Seperti perkara Muara Situlen, itu sedang menunggu penghitungan ahli dari Politek Malikussaleh selesai dan menunggu ditindaklanjuti penghitungan kerugian Negara dari BPKP Aceh," kata Raharjo dalam konferensi pers yang juga dihadiri Kejati Aceh Muhammad Yusuf di Kantor Kejati Aceh, Senin (11/01/2021).

Ia melanjutkan, namun dalam perkara Muara Situlen tersebut, penyidik sudah menghitung estimasi kerugian negara sebesar Rp 2 miliar dan sudah ada penetapan tersangka empat orang.

Mereka adalah (J) selaku KPA, (SA) selaku pihak PPTK, (KS) dan (KR) rekanan.

“Namun estimasi tersebut masih ada kemungkinan bertambah setelah nanti ada kepastian dari ahli dan auditor BPKP," kata Raharjo.

"Ada satu lagi tersangka sebenarnya, tapi tersangka tersebut sudah meninggal dunia."

Sementara itu, untuk perkara jembatan Kuala Gigieng di Pidie sedang dalam tahap perhitungan ahli fisik dari Unsyiah bersama penyidik yang turun ke lapangan melakukan pengecekan lapangan.

"Hasilnya nanti akan diserahkan pada BPKP Perwakilan Aceh untuk dilakukan penghitungan kerugian negaranya," katanya.

Raharjo mengatakan, untuk perkara Pelindo Aceh hingga saat ini masih dalam tahap pengumpulan keterangan para saksi dan pengumpulan alat bukti.

"Tetapi kita terkendala dengan situasi covid, karena para saksi positif covid dan berada di Medan yang masuk dalam zonasi merah sehingga belum dapat kita periksa tetapi untuk saksi yang berada di Banda Aceh sudah kita lakukan pemeriksaan," katanya.

Untuk kasus pengadaan tanah di Aceh Tamiang, Kejati Aceh hanya mengambil alih perkara yang ditangani oleh Kejari Aceh Tamiang atas laporan masyarakat dan perintah Kajati Aceh.

"Mulai awal tahun ini, kita mulai lakukan tindakan terhadap bahan yang sudah dikumpulkan dan pengecekan terhadap langkah yang dilakukan antara lain pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya," kata Raharjo. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...