Empat Kasus Korupsi yang Belum Tuntas Ditangani Kejati Aceh 2020

Empat Kasus Korupsi yang Belum Tuntas Ditangani Kejati Aceh 2020

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Muhammad Yusuf menyebutkan masih menangani empat kasus dugaan tindak pidana korupsi hingga akhir 2020.

Namun Yusuf mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ia pun meminta agar dapat menanyakan langsung kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Raharjo Yusuf Wibisono.

“Kalau ditanya secara rinci saya tidak dapat merincikannya, coba langsung tanya saja sama Aspidsus,” kata Kajati Aceh Muhammad Yusuf saat ditanyai wartawan, Rabu (11/11/2020).

Terpisah, Aspidsus Kejati Aceh Raharjo Yusuf Wibisono membenarkan bahwa hingga saat ini ada empat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejati Aceh. Adapun statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan.

Raharjo Yusuf Wibisono menyampaikan, keempat kasus dugaan korupsi tersebut dua di antaranya pada Dinas PUPR Aceh, yaitu pembangunan Jalan Muara Situlen di Aceh Tenggara, dan realisasi proyek pembangunan jembatan rangka baja di perbatasan Gampong Gigieng dan Keude Tuha Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Aceh Tamiang.

Adapun yang terakhir, kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), yaitu pembangunan area penumpukan peti kemas Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar.

Raharjo Yusuf juga menyampaikan, selain empat kasus dugaan korupsi yang penyidikannya sedang ditangani Kejati Aceh, ada dua kasus dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang penyidikannya dilakukan Polda Aceh.

Kasus dugaan korupsi tersebut tentang penyalahgunaan biaya operasional dan jasa pengurusan tanah aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) 2019 di wilayah Aceh Timur, dengan tersangka Robi Irmawan bin Irman, dan Maman Prayoga bin Gharib.

Sementara kasus dugaaan korupsi kedua yaitu pada proyek pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Simeulue 2017, dengan tersangka Ali Hasmi, Afit Linon, Bereuh Firdaus, Dedi Alkana, dan Iis Wahyudi.

Dalam hal ini sebagaimana disampaikan Aspidsus Raharjo Yusuf Wibisono, Polda Aceh dan Kejati Aceh sudah saling berkoordinasi. Hingga saat ini diketahui penyidik Polda Aceh sudah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP), dan berkas hasil penyidikannya juga sudah diserahkan  kepada Kejati Aceh.

Raharjo Yusuf juga menyampaikan, Kejati Aceh berkeyakinan pada 2020 dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ditanganinya hingga kepenuntutan dengan catatan penghitungan kerugian negara, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah keluar.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...