Dugaan Proyek Puskesmas Bermasalah di Pulo Aceh, Jaksa Periksa Kadis dan Tiga Pejabat Dinkes Aceh Besar

Dugaan Proyek Puskesmas Bermasalah di Pulo Aceh, Jaksa Periksa Kadis dan Tiga Pejabat Dinkes Aceh Besar
Kadiskes Aceh Besar Anita (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Aceh, Selasa (16?2/2021). | Foto: A. Putra

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Jaksa penyelidik Kejati Aceh memeriksa sejumlah pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Besar, Selasa (16/2/2021).

Mereka yang diperiksa terdiri dari Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Aceh Besar, Anita; Kabid SDK Dinkes Aceh Besar yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Edi Purwanto; Kabid P2P Dinkes Aceh Besar yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Puskesmas Pulo Aceh, Edwar; dan Kasi Sarana Prasarana Dinkes Aceh Besar, Syahril.

Amatan BERITAKINI.CO, para pejabat itu menjalani pemeriksaan di ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh sejak pukul 10.00 WIB hingga sore tadi.

Mereka dimintai keterangan terkait dugaan proyek puskesmas bermasalah di Pulo Nasi, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2020.

Proyek ini dimenangkan oleh PT Mirtada Sejahtera dengan nilai kontrak Rp 3,84 miliar dari pagu Rp 4,1 miliar.

Teken kontrak pada 24 Juli 2020, proyek tersebut tak juga rampung hingga Desember 2020.

Parahnya, pada 2021, Dinas Kesehatan Aceh Besar tidak menganggarkan kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

Sehingga masyarakat Pulo Nasi, Kecamatan Pulo Aceh berpotensi harus mengurut dada hingga 2022 hanya untuk bisa mendapatkan bangunan untuk pelayanan kesehatan dasar tersebut.

Ditemui BERITAKINI.CO usai pemeriksaan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita membenarkan bahwa rekanan tak mampu merampungkan proyek tersebut.

Menurut Anita, realisasi fisik proyek tersebut baru berkisar 20 persen, dengan realisasi keuangan sebesar 20 persen atau senilai Rp 700 juta.

"Jadi baru dibayar uang muka sebesar 20 persen. Kalau saya rasa tidak ada menjurus ke korupsi di sini. Karena kita tidak ada mengambil uang orang, cuma si kontraktornya saja tidak bisa menyelesaikan tepat waktu," katanya.

Menurut Anita, uang sisa dari rencana pembangunan proyek tersebut masih terdapat di kas daerah.

Rencananya, kata dia, kelanjutan proyek itu akan dianggarkan pada Perubahan APBK-2021 mendatang, usai Inspektorat Aceh Besar mereview realisasi proyek tersebut.

"Saya yakin akan selesai," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...