Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan Gigieng Pidie, Aspidsus: Jika Secara Kasat Mata, Nilai Kerugian Cukup Besar

Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan Gigieng Pidie, Aspidsus: Jika Secara Kasat Mata, Nilai Kerugian Cukup Besar
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh Raharjo Yusuf Wibisono

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Jaksa masih terus mendalami dugaan penyimpangan pada proyek jembatan di Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Proyek infrastruktur yang dibangun sejak 2018 lalu itu, hingga kini belum sepenuhnya bisa difungsikan.

Lihat: Warga Ingin Jembatan Fungsional, Kejati Aceh Diminta Segera Tuntaskan Kasus Jembatan Gigieng Pidie

Masyarakat khawatir melintas lantaran struktur jembatan sudah dalam keadaan melengkung.

Lihat: Jaksa Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan Melendut di Pidie

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Raharjo Yusuf Wibisono yang dikonfirmasi mengatakan, jaksa penyidik Kejati Aceh sudah memeriksa sebanyak 30 orang atas kasus yang diduga merugikan keuangan daerah cukup besar itu.

“Secara kasat mata, kerugian cukup besar. Di atas satu miliar itu,” katanya.

Meski begitu, kata Yusuf, saat ini jaksa penyidik masih menunggu hasil penghitungan ahli fisik dari Universitas Syiah Kuala yang nantinya akan diekspos di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk mendapatkan penetapan jumlah kerugian negara.

Selanjutnya, kata Yusuf, pembangunan Jembatan Gigieng yang telah melengkung tersebut pada awalnya dibangun dengan anggaran APBK Pidie 2017.

Pada tahap II, tahun 2018, untuk pekerjaan girder rangka baja, dibiayai dengan APBA senilai Rp 1,8  miliar DIPA Dinas PUPR Aceh.

Sebagaimana diketahui, kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh tahun 2018 saat pengadaan dan pemasangan girder rangka baja tersebut adalah Johnneri Ferdian yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pengujian dan Peralatan pada Dinas PUPR Aceh.

Sementara kepala Dinas PUPR Aceh saat itu adalah Fajri yang baru-baru ini dimutasi menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Rubrik

Komentar

Loading...