Dugaan Penyelewengan Dana Perkuliahan di UGL, Kejari Aceh Tenggara Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 3,2 MiliarĀ 

Dugaan Penyelewengan Dana Perkuliahan di UGL, Kejari Aceh Tenggara Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 3,2 Miliar 
Kasi Pidsus Kejari Aceh Tenggara Edwardo

BERITAKINI.CO, Kutacane | Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara menemukan adanya indikasi kerugian negara pada pengelolaan anggaran pada Yayasan Pendidikan Gunung Leuser (YPGL) Kutacane.

Tak tanggung, nilainya mencapai Rp 3,2 miliar lebih dari total Rp 7,9 miliar lebih anggaran baik yang bersumber dari APBDes dan hibah pemerintah daerah sumber APBK yang dikelola yayasan tersebut sejak 2018, 2019, hingga 2020.

"Tim penyidik kejaksaan telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup, dan kasus ini dalam peningkatan ke tahap penyidikan usai digelar ekspos perkara beberapa hari lalu di kejaksaan,” kata Kasi Pidsus Kejari Aceh Tenggara Edwardo kepada BERITAKINI.CO, kemarin.

Lihat: Dugaan Penyelewengan Dana Kuliah Aparatur Desa di Aceh Tenggara, Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Yayasan UGL 

Edwardo menjelaskan, Yayasan UGL telah menerima kucuran dana dari sejumlah sumber yakni SPP beasiswa pemerintahan desa pada tahun 2018 Rp 1,4 miliar, dana hibah dari Pemkab Aceh Tenggara pada 2019 dan 2020 Rp 4 miliar, serta pembayaran SPP kuliah reguler mencapai Rp 2,5 miliar lebih.

“Jadi penerimaan atau pendapatan yayasan pendidikan UGL sampai tahun 2020 totalnya Rp 7,98 miliar lebih dengan laporan telah terealisasi Rp 7,91 miliar,” kata Edwardo.

Hasil penelusuran, kata Edwardo, terdapat indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Jaksa penyelidik, kata Edwardo, misalnya,  menemukan adanya kwitansi, faktur dan bukti pembayaran lainnya yang tidak benar atau tak sesuai aturan.

“Di mana kwitansi dan faktur tidak ada ditandatangani oleh toko tempat pembelian,” katanya.

Selain itu, terdapat juga belanja perjalanan dinas yang tidak memiliki bukti.

“Seperti bukti penginapan, transportasi, serta tidak lengkap pertanggungjawaban surat perintah perjalanan dinasnya (SPPD),"  ujarnya.

Kemudian dari dana yang dikelola Yayasan UGL terdapat lima rekening berbeda yang dikelola oleh oknum pejabat tinggi di yayasan.

“Jadi sejak 2018 sampai 2020 sejumlah oknum pejabat di Yayasan UGL telah menggunakan uang baik dari pembayaran SPP, dana hibah yang mengarah tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.

“Di mana pada surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBK tersebut diduga tak bisa dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” jelasnya.

Dari akumulasi penggunaan anggaran yang terindikasi tak sesuai ketentuan itu, kata Edwardo, negara diduga merugi mencapai Rp 3,2 miliar lebih.

Sejauh ini, kata dia, jaksa penyelidik telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut.

Di antaranya statuta UGL pada 2019, SP2D, SPM dan SPP belanja hibah kepada Yayasan UGL tahun 2019 dan 2020.

Kemudian SP2D, SPM dan SPP pembayaran belanja bantuan keuangan dari beasiswa aparatur desa pada 2018.

Akta pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Perguruan Tinggi Gunung Leuser.

“Termasuk bukti kwitansi tahun 2018, 2019 dan 2020 serta laporan keuangan yayasan UGL untuk tiga tahun terakhir serta ada juga dokumen pendukung lainnya," katanya.

Dia menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan Yayasan UGL sejak 2018 hingga 2020 diduga telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.

“Jadi telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Yayasan UGL sejak tahun 2018 sampai 2020,” katanya.

Dalam perkara tersebut, penyidik kejaksaan juga sudah mengantongi nama-nama yang akan ditetapkan menjadi tersangka.

“Jadi dalam kasus ini, ada tiga orang yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian negara dalam penggunaan anggaran perkuliahan UGL tersebut," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...