Dugaan Mark Up Harga Tanah, Mantan Wali Kota Sabang Ditahan

Dugaan Mark Up Harga Tanah, Mantan Wali Kota Sabang Ditahan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh tesmi menahan mantan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam, Kamis (5/9/2019).

Tersangka kasus mark up harga tanah itu akan menjalani masa kurungan selama 20 hari ke depan di Rutan Kajhu, menyusul jaksa merampungkan berkas penuntutan.

Selain Zulkifli Adam, penyidik juga menahan Mismar, dalam kapasitasnya sebagai PPTK Dinas Pendidikan Sabang, pada proses pengadaan tanah tahun 2012 lalu itu.

Amatan BERITAKINI.CO, kedua tersangka sebelumnya menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di ruang pidana khusus Kejati Aceh.

Dilanjutkan dengan melakukan tes kesehatan.

Setelah beberapa jam, keduanya digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke Rutan Kajhu.

Kasi Penkum Humas Kejati Aceh Munawal mengatakan, kasus mark up itu terjadi pada 2012 lalu.

Pemerintah Kota Sabang membeli tanah seluas 9.437 hektar senilai Rp 1,53 miliar lebih melalui DIPA Dinas Pendidikan Sabang.

Tanah yang berada di kawasan Kecamtan Sukakarya, Sabang, tersebut dibeli dari Zulkifli Adam.

Sejatinya, tanah itu akan diperuntukkan untuk pembangunan komplek perumahan guru.

Proses pembelian tanah dilakukan dengan cara membayar langsung kepada Zulkifli Adam.

"Tapi program pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu tidak pernah masuk dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2012," kata Munawal.

Program itu kemudian masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Sabang atas aspirasi anggota DPRK Sabang.

Dan tanah yang dibeli adalah tanah milik Zulkifli Adam, yang saat itu juga anggota DPRK Sabang, sebelum terpilih menjadi wali kota.

Sementara Zulkifli Adam sendiri membeli tanah itu dari S. Nursalim dengan harga Rp 50 juta atau Rp 5.300 per meter.

Adapun yang dibayar Dinas Pendidikan Sabang kepada Zulkifli Adam sebesar Rp 170 ribu per meter dengan total Rp 1,45 miliar, setelah dipotong PPh. Duit itu ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan.

"Harga Rp 170 meter itu merupakan harga yang tidak wajar di mana pengadaan tanah itu juga bukan untuk kepentingan umum namun untuk membangun komplek rumah guru," kata Munawal.

Berdasarkan perhitungan ahli keuangan negara, kata Munawal, negara merugi senilai Rp 795,5 juta atas pembelian tanah tersebut.

Perbuatan tersangka itu pun dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Jo PAsal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Jo PAsal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rubrik

Komentar

Loading...