Dugaan Korupsi BPKS: Sayed Fadhil Beberkan Semua Kejanggalan Proyek Air Bersih Pulo Breueh ke Penyidik

Dugaan Korupsi BPKS: Sayed Fadhil Beberkan Semua Kejanggalan Proyek Air Bersih Pulo Breueh ke Penyidik
Sayed Fadhil

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa sejumlah mantan pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait dugaan penyimpangan pada proyek air bersih di Pule Breueh senilai total Rp 18 miliar tahun anggaran 2017-2018.

Satu di antara yang dimintai keterangan adalah Sayed Fadhil. Dia diperiksa penyidik Kejati Aceh pada Jumat, 18 September 2020 lalu dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala BPKS yang juga Pengguna Anggaran.

Sayed mengakui menjalani pemeriksaan selama dua jam.

Lihat: Kejati Periksa Kadis PUPR Aceh Terkait Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih BPKS 2017

Dia pun mengatakan telah mengungkapkan semua informasi terkait dugaan penyimpangan itu sesuai kewenangannya dan kapasitasnya.

“Saya telah memberi semua keterangan yang saya tahu kepada jaksa penyidik terkait proyek pembangunan jaringan air bersih tersebut,” katanya saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Rabu, 23 September 2020.

Sayed mengatakan, dia telah menemukan banyak kejanggalan pada proyek air bersih tersebut diawal dia menjabat sebagai kepala BPKS pada Maret 2018 lalu.

“Saya sudah mendapat informasi dari masyarakat terhadap pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breueh tahun anggaran 2017 yang tidak berfungsi tersebut,” katanya.

Proyek itu, kata Sayed, berada di bawah kewenangan Plt kepala BPKS sebelumnya yakni Fajri, yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas PUPR Aceh.

“Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, saya langsung menuju Pulo Breueh, melihat hasil pembangunan proyek air bersih tersebut,” kata Sayed Fadil.

Di sana lah dia melihat langsung kejanggalan hasil pembangunannya.

“Mulai dari konstruksinya maupun pipanya yang banyak sudah patah, ada bangunannya yang roboh, tangki-tangki penampung airnya juga ada yang sudah jatuh semua, intinya pembangunan jaringan air bersih tersebut tidak berfungsi,” ungkapnya.

Setelah melihat hasilnya pembangunan yang tidak beres tersebut, Sayed pun memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Makinuddin Asmar termasuk PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan T Harri Kurniansyah.

“Saya panggil untuk saya tanyakan terkait proyek tersebut, kenapa tidak berfungsi. Keterangan dari Makinuddin dan T Harri Kurniansyah sangat saya butuhkan karena pada 2018 ada anggaran lagi sebesar Rp 5,1 miliar untuk pembangunan lanjutan pada proyek tersebut,” katanya.

Namun, lanjut Sayed, Makinudin Asmar tidak pernah mau datang menemuinya untuk berkoordinasi.

Karena itu pula, Sayed pun mengambil kebijakan untuk mengganti Makinuddin dari jabatan PPK.

“Saya ganti dengan Yudi Saputra, pada saat itu yang tidak mau koordinasi dan melaporkan terkait pelaksanaan proyek tersebut dengan saya, semuanya saya ganti dan saya rolling, itu saya sampaikan semua kepada jaksa penyidik,” kata Sayed.

Proyek 2018 pun kemudian berjalan. Menurut Sayed, realisasi proyek 2018 senilai Rp 5,1 miliar tersebut secara teknis tidak ada masalah.

“Pekerjaan pemasangan pipa sepanjang 8 kilometer dan dan secara teknis tidak ada masalah dan dapat diselesaikan dengan baik oleh rekanannya dan itu saya sampaikan semua pada jaksa penyidik,” kata Sayed.

Rubrik

Komentar

Loading...