DPRK Gelar RDPU Raqan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Pemukiman

DPRK Gelar RDPU Raqan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Pemukiman

BERITAKINI.CO | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh terus merampungkan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman.

Komisi D juga telah menggelar  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis, (4/9/2018), yang dihadiri kepala dinas PUPR, para camat, akademisi, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, geuchik, dan mukim.

Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh Sabri Badruddin mengatakan, RDPU ini penting untuk menampung berbagai masukan untuk penyempurnaan raqan tersebut.

“Supaya saat diimplementasikan bisa maksimal. Kita berharap nantinya tidak ada lagi potret kumuh di sudut-sudut Kota Banda Aceh,” katanya.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman itu sendiri merupakan raqan prioritas DPRK Banda Aceh.

Pembentukan raqan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2016, dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016.

“Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program seratus nol seratus, yaitu 100 persen sanitasi 0 persen rumah kumuh dan 100 persen air bersih, berdasarkan hal tersebutlah lahirnya rancangan raqan ini lahir,” kata Sabri.

Untuk itu, Komisi D bersama staf ahli dan eksekutif sudah melakukan konsultasi dengan kementerian di Jakarta.

“Dari itu kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan raqan ini sehingga qanun ini tidak hanya hadir sebagai produk hukum yang tidak memiliki manfaat apa pun,” kata Sabri.

Sabri mengatakan, sebagai sebuah kota yang maju, modern, Banda Aceh tentu perlu memiliki tampilan lebih baik dan indah. "Kita berharap nanti qanun ini benar-benar dapat diimplementasikan, tidak hanya bersifat pencegahan tetapi juga ada peningkatan," katanya. (Adv)

Rubrik
Pemkab Pidie Jaya-Idulfitri

Komentar

Loading...