DPRK Banda Aceh RDPU-kan Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan

DPRK Banda Aceh RDPU-kan Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan

Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan yang berlangsung di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/2021).

RDPU tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman, dihadiri Ketua Komisi I, Dr Musriadi SPd MPd, Wakil Komisi I dan Sekretaris Komisi, M Arifin dan Irwansyah AMD, serta  anggota Komisi I, Tuanku Muhammad dan Syarifah Munirah, serta stakeholder terkait baik dari pemerintah kota, dinas, para tenaga ahli, LSM, akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Musriadi menyampaikan, Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang terus berproses sejak awal tahun 2021 akan segera dirampungkan. Rangkaian tahapan telah dilaksanakan dengan dilakukannya berbagai pendekatan yang melibatkan multistakeholder sesuai latar belakang keilmuan di bidang perpustakaan, baik dalam dan luar negeri. Berbagai masukan tersebut masih akan dibuka ruang dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh melalui Komisi I.

“Maka untuk itu tujuan RDPU ini untuk mendapatkan masukan dan saran demi penyempurnaan draf raqan ini,” kata Musriadi.

Musriadi menjelaskan, pembahasan raqan ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh belum memiliki aturan kebijakan tentang penyelenggaran perpustakaan sehingga penyelenggaran perpustakaan di lingkup Kota Banda Aceh masih belum mencerminkan kota cerdas sebagaimana visi Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan itu lanjut Musriadi, transformasi dunia literasi yang begitu cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan Kota Banda Aceh menyusun kebijakan penyelenggaraan perpustakaan yang berbasis teknologi dan juga inklusi untuk dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna layanan ataupun pemberi layanan.

“Oleh karenanya kehadiran Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mampu menjadi payung hukum yang memaksimalkan peran pihak terkait dalam upaya pelayanan perpustakaan yang maksimal,” ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, kebutuhan perpustakaan bukan hanya di dunia pendidikan saja seperti sekolah dan madrasah, tetapi juga perpustakaan badan publik lainnya yang terlibat langsung dalam keberlanjutan pembangunan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh.

“Keberadaan qanun ini nantinya juga akan menjadi pedoman penyelenggaraan perpustakaan di tingkat gampong dan perpustakaan pribadi yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum,” jelas Musriadi.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman SE, mengatakan, hadirnya Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Banda Aceh secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Selain itu, dengan adanya qanun tersebut nantinya diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Banda Aceh menjadi wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah sekaligus terciptanya budaya kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

“Oleh karenanya, qanun ini sangat diperlukan, apalagi Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang banyak dikunjungi dan diminati oleh mahasiswa yang ingin melajutkan jenjang pendidikan tinggi,” kata Usman saat memberi sambutan dalam pembukaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan yang berlangsung di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/20210.


 
Usman mengatakan, dengan lahirnya qanun ini nantinya Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban di antaranya menjamin penyelenggaraan pengembangan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat.

“Kita berharap keberadaaan perpustakaan di Kota Banda Aceh nantinya mampu berperan sebagai simpul informasi bagi masyarakat dalam menyediakan akses informasi secara memadau dan murah,” ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan, ke depan ia juga berharap penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan yang baik dan berkualitas di Kota Banda Aceh menjadi rujukan dan contoh bagi kabupaten/kota lainnya.

“Kami berharap pemko memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dan pengembangan perpustakaan Kota Banda Aceh lewat payung hukum yaitu Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Banda Aceh,” tutur Usman.[]

Rubrik

Komentar

Loading...