DPRA Surati KIP Aceh Agar Tunda Gunakan UU Pemilu

DPRA Surati KIP Aceh Agar Tunda Gunakan UU Pemilu

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPRA Muharuddin menyurati penyelenggara pemilu, baik KPU maupun KIP Aceh agar menunda implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di setiap tahapan pemilu yang akan berjalan.

Dalam Surat Nomor 161/2611 tanggal 5 Oktober 2017, Muharuddin menuturkan alasan permintaan penuntaan karena saat ini DPRA sedang mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bahwa karena sidang gugatan itu masih berproses di MK, kami meminta kepada KPU dan KIP Aceh untuk tidak mengimplementasikan UU Pemilu pada seluruh tahapan pemilihan umum, termasuk dalam proses rekrutmen panitia pengawas pemilihan di Aceh sampai ada keputusan MK yang bersifat final,” tulis Muharuddin.

Sementara pengamat politik Aceh, Aryos Nivada menyatakan, surat tersebut menjadi indikasi Aceh sedang mengalami darurat demokrasi. “Sebab surat merupakan bentuk intervensi sekaligus ancaman DPRA terhadap kemandirian penyelenggaraan pemilu di Aceh,” katanya, Sabtu (7/10/2017).

“Demokrasi di Aceh kini berada dalam posisi darurat sebab sudah dibayang-bayangi oleh teror yang dilakukan oleh DPRA dengan berupaya mengontrol jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Aceh.”

Menurut Aryos, surat tersebut terkesan memerintahkan agar KPU RI dan KIP Aceh untuk tidak mengimplementasikan UU Pemilu di Aceh hanya karena sedang dalam proses sengketa di MK.

“Padahal DPRA sama sekali tidak berwenang untuk mengintervensi penyelenggaraan pemilu” kata Aryos.

“Bahwa jelas dalam UUPA, kewenangan DPRA dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terbatas pada rekrutmen penyelenggara. Sedangkan terkait dengan mekanisme teknis penyelenggaraan hal tersebut merupakan ranah KIP sebagai penyelenggara pemilu.”

Dengan demikian, kata Aryos, DPRA dalam hal ini telah melakukan tindakan Abuse of Power alias penyalahgunaan kekuasaan karena sudah menggunakan kekuasaan di luar daripada kewenangannya.

Berkaca dari situasi darurat demokrasi di Aceh saat ini, katanya, maka patut dipertimbangkan kembali untuk mendukung agar proses seleksi tidak lagi melibatkan unsur parlemen lokal.

“Karena proses rekrutmen satu pintu via DPRA/DPRK rentan dengan ancaman dan intervensi terhadap kemandirian penyelenggaraan pemilu. Parlemen lokal merasa berhak untuk mengontrol jalannya pemilu. Karena mereka menganggap penyelenggara dipilih oleh mereka,” kata Aryos.

Rubrik

Komentar

Loading...