DPRA-Pemerintah Aceh akan Ajak Ulama Temui Presiden Lobi Pilkada Digelar 2022

DPRA-Pemerintah Aceh akan Ajak Ulama Temui Presiden Lobi Pilkada Digelar 2022

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan seluruh partai politik, baik lokal maupun nasional di Aceh, sepakat Pilkada Serentak di Aceh digelar pada 2022 sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Kesepakatan itu ditegaskan kembali dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Rabu (24/3/2021).

Namun pelaksanaan pilkada tersebut masih menuai sederet kendala.

Salah satunya mengenai ketidakjelasan dari pusat yang hingga kini belum memberikan kepastian mengenai kapan dilaksanakan Pilkada Aceh beserta berapa anggaran yang akan didapatkan KIP Aceh.

Atas fenomena itu, sejumlah partai politik pun menyarankan DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan lobi ke tingkat lebih tinggi yakni presiden. Saran itu di antaranya datang dari Partai Aceh.

Wakil Ketua Partai Aceh Azhari Cage menukilkan, Jakarta membolehkan Aceh meminta apa saja asal jangan merdeka.

“Maka dari itu lahirlah UUPA sebagai bentuk kekhususan Aceh dan dalam UUPA itu pula dinyatakan Pilkada Aceh itu lima tahun sekali yang jatuh pada 2022,” katanya.

Untuk itu, Azhari mengatakan penting untuk menegaskan hal itu kembali kepada pemerintah pusat.

"Oleh karena itu DPRA, Pemerintah Aceh, tokoh beserta ulama di Aceh perlu datang menemui presiden. Katakan kepadanya sesuai UUPA jelas-jelas Pilkada sudah diatur secara khusus dan harus menjadi perhatian daripada pemerintah pusat," ujarnya.

Saran Cage tersebut pun disetujui oleh seluruh parpol yang hadir.

Sehingga disimpulkan bahwa lobi-lobi politik agar Aceh bisa melaksanakan Pilkada tahun 2022 harus dilakukan ke tingkat yang lebih tinggi.

Menerima saran tersebut, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin pun sepakat dan meminta persetujuan kepada seluruh peserta terkait rencana pertemuan dengan presiden. Jika disetujui dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati Presiden Jokowi.

"Apakah semua pimpinan partai setuju dengan saran itu, jika setuju kita akan surati  untuk meminta jadwal pertemuan antara stekholder di Aceh dan Presiden," kata Dahlan.

Semua peserta rapat yang hadir pun menjawab setuju.

"Semoga nanti setelah bertemu kepala Negara kegelisahan KIP dan stekholder nya terkait Pilkada tahun 2022 segera terselesaikan," kata Dahlan lagi.

Pertemuan dengan presiden, kata Dahlan, nantinya akan dimanfaatkan untuk membicarakan terkait dengan kepastian anggaran serta pelaksanaan Pilkada Aceh 2022, serta upaya mengobati kegelisahan dari KIP Aceh sebagai penyelenggara.

Selain meminta persetujuan dari parlok dan parnas di Aceh, Dahlan juga meminta Asisten III Setda Aceh yang hadir dalam rapat itu menyampaikan kepada gubernur Aceh perihal rencana tersebut.

"Saya harap ini juga disampaikan kepada Pak Nova Iriansyah bahwa kita sudah sepakat akan menyampaikan ketentuan Pilkada Aceh kepada Presiden Jokowi sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam UUPA," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...