DPRA Minta Pemerintah Aceh Laporkan Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19

DPRA Minta Pemerintah Aceh Laporkan Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19

BERITAKNI.CO, Banda Aceh | Satuan Tugas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRA menggelar rapat dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh, di ruang serba guna DPRA, Selasa (14/4/2020).

Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi, dan juga soal kesiapan tim medis.

Soal anggaran, Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 kepada DPRA.

Ketua Satgas Covid-19 DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos mana saja dana yang diambil dan digunakan untuk apa dalam penanganan Covid-19.

Sementara menurut Wakil Ketua DPRA Safaruddin, penjelasan ihwal penyesuaian anggaran tersebut sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pemerintah daerah memang diminta untuk segera melakukan penyesuaian dan perubahan APBD 2020 dengan merealokasi belanja untuk membiayai penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07 /2020 Tentang APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Keputusan bersama itu juga mengikat pemerintah daerah dengan batas waktu di mana penyesuaian APBD harus sudah disampaikan ke Menteri Keuangan paling telat 23 April 2020.

Dalam poin ketujuh Keputusan Bersama itu juga disebutkan, rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 2020 dengan memberitahu Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Sementara terkait soal perbatasan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota untuk mempeketat perbatasan. Ada 4 perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu; Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.

Namun, anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra Jauhari Amin menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka.

“Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia. Jauhari meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.

Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka.

Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.

Dalam kondisi darurat saat ini, kata dia, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat desa atau puskesmas agar bisa diisolasi.

Dalam penanganan medis, kepala Dinas Kesehatan menjelaskan hingga saat ini ada 86 orang yang sudah di tes swab di Aceh. dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan positif virus korona, sedangkan 81 lainnya negatif. Dari 5 yang positif tersebu, 1 orang meninggal, sedangkan 4 lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.

Sedangkan ventilator di RSUDZA hanya berjumlah 4 unit. Biasanya, kata Hanif, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. “Selama ini, dari empat ventilator yang ada baru dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.

Sedangkan terkait dengan laboratorium untuk tes PCR yang berada di Universitas Syiah Kuala dan di Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan. “Rencananya, yang di Lambaro, besok akan kita resmikan,” kata Hanif.

Selain hal-hal itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia. Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown.

“Saya sudah menerima laporan dari Datuk Mansyur dan beberapa orangtua kita di sana. Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” kata Dahlan Jamaluddin.

Rubrik

Komentar

Loading...