DPRA Laporkan Soal Proyek Multi Years ke KPK dan Mendagri

DPRA Laporkan Soal Proyek Multi Years ke KPK dan Mendagri

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kebijakan Pemerintah Aceh yang ngotot tetap melaksanakan proyek-proyek pembangunan jalan dan irigasi dengan skema satu kali kontrak atau tahun jamak, akhirnya berlabuh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPRA secara resmi melaporkan kebijakan Pemerintah Aceh tersebut ke lembaga anti rasuah itu, Jumat (18/9/2020).

Anggota DPRA Irpannusir mengatakan, laporan diantarkan langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin bersama pimpinan fraksi-fraksi.

Rombongan sempat beraudiensi dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, sebelum menyerahkan laporan yang diterima Koordinator KPK Wilayah Aceh Agus Suprianto.

“Yang kita laporkan soal pembatalan MoU multi years namun proyek tetap dijalankan, lalu juga soal pengelolaan dana refocusing APBA 2020,” kata Irpannusir pada BERITAKINI.CO.

KPK, kata Irpan, mengatakan akan menindaklanjuti dengan lebih dulu mempelajari dukumen yang diserahkan DPRA.

Di mana KPK juga mengatakan telah menerima beberapa laporan lainnya menyangkut dengan pelaksanaan proyek multi years tersebut, seperti dari GeRAK Aceh.

“KPK akan melihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana penyelewengan keuangan atau korupsi,” katanya.

Selain ke KPK, kata Irpan, DPRA juga melaporkan ke Mendagri, khususnya Dirjen Keuangan dan Dirjen Otonomi Daerah.

"Di Mendagri juga sudah kita laporkan kemarin," katanya.

Kemendagri, kata Irpan, juga akan menindaklanjuti dengan mempelajari laporan DPRA tersebut. Terutama dari segi prosedural penganggaran.

Di mana DPRA telah melampirkan semua dugaan regulasi yang dilanggar dalam proses penganggaran proyek tahun jamak tersebut.

“Mereka menilai, jika memang ditemukan adanya proses yang tidak sesuai dengan regulasi, silakan menindaklanjuti ke Mahkamah Agung. Menganjurkan kita menempuh cara-cara yang sesauai peraturan perundang-undangan," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh dan pimpinan DPRA periode 2014-2019 menandatangani MoU tentang proyek-proyek tahun jamak atau multi years.

Kesepakatan itu memuat komitmen kedua pihak dalam penyediaan anggaran dari APBA selama tiga tahun untuk membiayai belasan proyek fisik dan pengawasan senilai total Rp 2,65 triliun.

Belakangan DPRA periode 2019-2024 membatalkan MoU tersebut secara resmi lewat keputusan rapat paripurna.

DPRA menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur di balik kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA periode lalu itu.

Namun, meski telah dibatalkan, Pemerintah Aceh tetap ngotot untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dengan skema sekali kontrak.

Rubrik

Komentar

Loading...