DPRA Gelar Paripurna Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Aceh 2020

DPRA Gelar Paripurna Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Aceh 2020
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Beni Ruslandi menyerahkan LHP LKPD Pemerintah Aceh 2020 kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin | Foto: BERITAKINI.CO/Rio Syahrany

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh 2020.

Penyerahan berlangsung dalam sidang paripurna DPRA, Selasa (4/5/2021).

LHP tersebut diterima masing-masing oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, sebagai pemangku kepentingan. 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Aceh tersebut. 

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Beni Ruslandi, usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu, mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan Pemerintah Aceh dalam laporan keuangannya.

Pemeriksaan tersebut didasari pada kriteria-kriteria yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian interen, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Beni.

Namun demikian, kata Beni, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. 

Di antaranya pengelolaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Aceh tidak sesuai ketentuan, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 51 paket kontruksi pada sembilan SKPA serta sebagian pekerjaan mengalami kerusakan, dan pengelolaan aset yang belum tertib.[]

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...