DPRA Dilema Soal Kontroversi Mutasi Pemerintah Aceh

DPRA Dilema Soal Kontroversi Mutasi Pemerintah Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPRA Muharuddin berharap pemerintah pusat segera memberikan ketegasan ihwal kontroversi mutasi yang terjadi di pemerintahan Aceh saat ini. DPRA mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sah atau tidaknya.

“Kalau misalnya yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah terhadap sejumlah esolon II tidak sah, maka segera terbitkan surat pembatalan tapi jika memang hal itu sah maka, katakan sah secara resmi,” ujarnya usai sidang paripurna khusus DPRA, Jumat malam (8 /4/ 2017).

Paripurna itu sendiri merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang sempat gagal karena tak cukup kuorum. Dalam paripurna tersebut, DPRA sejatinya ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Tapi rencana itu berubah dan forum memutuskan paripurna tersebut digunakan untuk menyampaikan “Pernyataan Sikap Politik”.

Sesungguhnya Mendagri Tjahjo Kumolo memang telah mengatakan bahwa penggantian pejabat eselon II adalah kewenangan gubernur Aceh, dan itu sah-sah saja. Hal itu disampaikannya langsung pada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan dipublikasi luas oleh media massa.

Tapi sebelumnya, Dirjen Otda Sumarsono, yang mengatasnamakan Mendagri, juga mengatakan bahwa mutasi tersebut melanggar undang-undang.

Situasi ini, kata Muharuddin, membuat DPRA serba salah. Karena, di satu sisi DPRA mengakui pejabat baru tersebut, namun Mendagri juga telah mengatakan dalam surat tertulisnya bahwa itu dianggap tidak sah dan diminta untuk ditinjau kembali.

“Inilah yang membuat kami jadi dilemma, " katanya.

DPRA, kata Muharuddin, akan menyurati Mendagri untuk meminta kejelasan dan ketegasan soal ini.

“Setelah rapat paripurna ini kita harapkan ada surat lanjutan yang ditandatangani langsung oleh Mendagri,” katanya.

Menurut Muharuddin, pernyataan Mendagri yang mengatakan mutasi itu sah, juga diketahui luas dari pemberitaan.  "Dalam sistim bernegara saya pikir administrasi itu harus secara tertulis bukan dengan menyampaikan kepada media. Hari ini belum menerima surat resmi dari Mendagri  bahwa kebijakan yang dilakukan gubernur itu sah," katanya. (*)

Komentar

Loading...