Dokumen RAPBK 2021 Pidie Tak Juga Rampung, Ternyata Karena SKPK Belum Paham Input Data ke SIPD

Dokumen RAPBK 2021 Pidie Tak Juga Rampung, Ternyata Karena SKPK Belum Paham Input Data ke SIPD

BERITAKINI.CO, Sigli | Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie 2021 diprediksi kembali molor.

Apalagi Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) belum juga menyerahkan Rancangan APBK 2021 tersebut untuk dibahas bersama legislatif.

Informasi yang diterima BERITAKINI.CO, terdapat beberapa penyebab mengapa proses pengesahan anggaran daerah ini lambat dan bertele-tele.

Salah satu yang paling fundamental adalah karena faktor ketidakpahaman masing-masing SKPK mengaplikasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebuah sistem berbasis elektornik dengan data yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.

Di mana diketahui bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD, dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dan dokumen perangkat daerah (SKPK) digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

Hasilnya, dokumen Rancangan KUA-PPAS Pidie 2021 baru diserahkan ke legislatif pada 6 November 2020 lalu. Adapun kesepakatan bersama diteken pada 3 Desember 2020 lalu.

Setelah itu, eksekutif seharusnya mengajukan Rancangan APBK 2021 ke DPRK untuk pembahasan bersama. Tapi faktanya, hingga saat ini, dokumen itu tak kunjung rampung.

Salah seorang kepala SKPK Pidie yang dikonfirmasi BERITAKINI.CO mengakui jika mereka tak memahami sistem penginputan dokumen rencana pembangunan daerah melalui SIPD tersebut.

Ia menuturkan, meski sudah pernah mengikuti bimbingan teknis penginputan SIPD di Bappeda beberapa waktu lalu, namun masih banyak dinas yang tidak bisa menjalankan sistem SIPD tersebut.

"Bukan hanya kami, tapi hampir semua dinas tidak bisa sistem SIPD itu," katanya.

Akibat kondisi tersebut, SKPK yang sudah menerima pagu anggaran 2021 usai KUA-PPAS disetujui bersama, harus ngantri di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) agar didampingi melakukan penginputan dokumen rencana kerja perangkatnya, yang di dalamnya juga memuat usulan pokok pikiran dewan.

"Sekarang semua dokumen kegiatan dinas harus diupload ke sana (SIPD), jadi kadang kami semua para SKPK lari dulu ke keuangan (BPKKD)," katanya.

Dilihat di laman sipd.go.id, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya Pidie dan Bireuen dokumen perencanaan pembangunan daerahnya belum terintegrasi.

Rubrik

Komentar

Loading...