Distanbun Aceh Evaluasi Pola Pengelolaan Alsintan di Kabupaten/Kota

Distanbun Aceh Evaluasi Pola Pengelolaan Alsintan di Kabupaten/Kota
Kadistanbun Aceh A Hanan | Foto: A. Putra/BERITAKINI.CO

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alat mesin pertanian (alsintan) yang selama ini ditempatkan di kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan menyusul tidak efektifnya pengelolaan alsintan selama beberapa tahun terakhir.

Distanbun menemukan banyak alsintan bantuan APBA dan APBN yang terbengkalai, baik karena rusak atau disalah pergunakan.

Kadistanbun Aceh A Hanan mengatakan, beberapa alsintan saat ini telah ditarik ke provinsi. Tapi ada juga yang masih belum diketahui keberadaannya.

“Jadi tim UPTD Mekanisasi Distanbun Aceh masih terus melakukan penelusuran,” kata Hanan, Kamis (8/11/2018).

Selama ini, kata Hanan, alsintan bantuan, seperti traktor dan mesin pemanen padi, dikelola oleh agen-agen dengan mekanisme sewa.

“Hasil evaluasi itu, ada beberapa traktor yang masa kontraknya sudah habis, namun belum kembali. Banyak juga yang rusak. Semestinya alat-alat rusak itu diperbaiki bersama. Tapi traktor-traktor itu dibiarkan terbengkalai, bahkan ada yang kita temukan di gunung,” ungkap Hanan.

Itulah sebabnya, kata Hanan, Distanbun Aceh melalui UPTD Mekanisasi Pertanian mengambil langkah penertiban. Upaya ini juga telah mendapat izin dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Alsintan yang rusak, kata Hanan, nantinya akan diperbaiki. Sementara pengelolaannya nantinya akan diserahkan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kabupaten/kota.

“BPP ini akan bekerjasama dengan UPTD Mekanisasi Pertanian. Sehingga kita harapkan, alsintan bisa digunakan sepenuhnya untuk pertanian, tidak dibawa pada fungsi lain,” katanya.

Pemerintah Aceh, kata Hanan, sangat memahami jika kebutuhan alsintan, terutama traktor, sangat tinggi. Apalagi pada masa musim tanam. Sementara ketersediaan traktor pada masa-masa tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan petani lantaran banyak yang rusak. 

Itulah sebabnya, kata Hanan, Pemerintah Aceh mengambil langkah untuk menarik dan memperbaiki alsintan dari kabupaten/kota.

Untuk sistem pengelolaan ini, kata Hanan, Pemerintah Aceh akan menerbitkan sebuah peraturan gubernur sebagai rujukan pelaksanaannya nanti.

“Harapan kita ini bisa terwujud dan kami sudah menyiapkan draf peraturan gubernur untuk pengelolaan tersebut,” katanya lagi.

Dengan adanya regulasi tersebut, alsintan nantinya tidak saja bermanfaat bagi petani, tapi juga bisa menyumbang pendapatan bagi daerah.

Apalagi, kata Hanan, UPTD Mekanisasi Pertanian saat ini telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga ke depan bisa lebih eksis dalam meraup pendapatan.

Rubrik

Komentar

Loading...