Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Potong Truk Over Dimensi di Terminal Batoh Banda Aceh

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Potong Truk Over Dimensi di Terminal Batoh Banda Aceh
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Styadi memotong satu truk boks over dimensi di Terminal Batoh, Kota Banda Aceh, Minggu (28/3/2021). | Foto: BERITAKINI.CO/Rio Syahrany

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pemotongan atau normalisasi kendaraan barang yang over dimensi di Aceh.

Pemotongan satu truk boks yang melanggar ketentuan dimensi kendaraan angkutan barang itu dilakukan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Styadi di Terminal Batoh, Kota Banda Aceh, Minggu (28/3/2021).

Menggunakan mesin las potong pelat besi, Budi memotong bagian bokong mobil yang kelebihan dimensi tersebut.

Budi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang tidak mematuhi aturan.

“Juga tidak melakukan uji berkala sesuai dengan aturan yang berlaku dan membahayakan pengguna,” katanya.

Harusnya, kata Budi, kendaraan barang melakukan uji berkala setiap enam bulan sekali.

Dari sana, akan diketahui jika kendaraan tersebut over dimensi atau tidak. Jika ditemukan adanya over dimensi, maka tidak lulus uji atau tidak memperoleh Bukti Lulus Uji Elektornik (BLUE).

“Ternyata sekarang masih banyak kendaraan, terutama truk barang, yang hanya menggunakan buku uji berkala yang biru atau yang lama, itu tidak boleh, karena kita sudah mewajibkan semua dishub di Indonesia menggantinya dengan BLUE,” ujarnya.

Pemotongan truk tersebut, kata Budi, juga sebagai sosialisasi kepada para pemilik truk agar menaati aturan mengenai angkutan barang tersebut.

“Jika tidak menaati aturan yang sudah ditentukan bisa dipastikan tingkat keselamatan dari pada truk tersebut tidak terjamin serta bisa merusak jalan karena muatannya bisa melebihi tonase,” katanya.

Oleh karenanya, kata Budi, melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh, Kemenhub akan terus melakukan normalisasi di Aceh, seperti yang telah dilakukan di provinsi lainnya di Indonesia.

Jadi ditemukan ada angkutan barang yang tidak sesuai aturan atau kelebihan spesifikasi tidak akan lulus BLUE, yang dulunya disebut Kartu Izin Registrasi (KIR), maka akan ditindak dengan tegas.

“Kalau menyalahi aturan, tidak ada ampun langsung ditindak. Dan bagi petugas yang kedapatan bermain, kami proses,” ujarnya.

Dia juga meminta para pengusaha angkutan yang paham aturan bisa dengan kesadaran sendiri untuk melakukan normalisasi.

“Jangan tunggu pemerintah memotong truknya terlebih dahulu baru dilakukan normalisasi,” katanya.

Editor
Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...