Dinilai Jadikan Subulussalam Kota Keluarga, HPP-SHaf Minta Gubernur Aceh Tegur Wali Kota dan Wakilnya

Dinilai Jadikan Subulussalam Kota Keluarga, HPP-SHaf Minta Gubernur Aceh Tegur Wali Kota dan Wakilnya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perantauan Syekh Hamzah Fansuri (HPP-SHaf) menggelar aksi di halaman kantor gubernur Aceh, Kamis (18/2/2021).

Mereka meminta gubernur menegur Wali Kota Subulussalam Affan Alfian Bintang-Wakil Wali Kota Salmaza.

Menurut mereka, sejauh ini pasangan kepala daerah itu hanya memberi makan keluarganya saja, bukan masyarakat seperti yang dijanjikan sewaktu kampanye dulu.

Bahkan demonstran menilai, di kota itu sudah berlangsung nepotisme yang luar biasa sehingga Kota Subulussalam layak dijuluki kota keluarga wali kota-wakil wali kota.

"Banyak pejabat di sana yang berasal dari keluarga wali kota dan wakil wali kota," ujar Koordinator Aksi Hadi.

Dia merincikan, sedikitnya terdapat sembilan keluarga wali kota yang menempati jabatan di Pemko Subulussalam.

Mereka masing-masing, Kepala Dinas Tenaga Kerja Subulussalam Yusmaniar (adik ipar), Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rudi Hartono (adik kandung), Plt Kepala Dinas Kesehatan Munawaroh (adik ipar), Plt Kabag Kessos Setdako Subulussalam Nani Marlina (adik kandung istri), KTU RSUD Subulussalam Satria Darma (sepupu), Plt Subbag Program RSUD Subulussalam Dewi Asiah (sepupu), Kabid Keperawatan RSUD Subulussalam Sandra Wati (adik kandung), Kasubbag Keuangan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mudes Bintang (adik kandung), Kabid Aset BPKD Mayasaru (adik kandung istri).

Sementara sanak famili wakil wali kota yang menjadi penjabat, kata dia, antara lain, Kepala BPKD Salbunis (abang kandung), Plt Kadisperindagkop Anismal (sepupu) Plt Kasatpol PP Aspin (sepupu), Staf Ahli Pemerintahan Kasman (sepupu), dan Inspektur Pembantu Inspektorat Ramadhiani (istri wakil wali kota).

"Bukanlah itu sebuah bentuk nepotisme yang luar biasa, oleh karena kami meminta gubernur untuk mengevaluasi bapak wali kota kami," katanya.

Hadi juga mengungkit 20 janji yang dilontarkan pasangan kepala daerah itu kepada masyarakat pada pilkada 2018 lalu, namun satu janji pun tidak pernah ditepati.

"Contohnya dulu dia berjanji akan berkantor di kecamatan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat, namun hingga hari ini janji itu hanya sekedar janji saja," ujarnya dalam orasi.

Bahkan pihaknya juga menyorot proses lelang jabatan yang dinilai tidak seperti biasanya.

"Pasalnya lelang jabatan di sana seperti tidak ada yang minat, masak hanya lima orang saja yang berminat, dan ini baru pertama sekali terjadi di Indonesia, padahal sumber daya kita luar biasa, seperti ada permainan," ujarnya.

Sementara itu Kabag Humas Sekda Provinsi Aceh Dedi Andrian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi dari mahasiswa kepada gubernur untuk bisa segera ditindaklanjuti.

"Nanti kita sampaikan ke pak gubenur, semoga apa keinginan teman-teman mahasiswa bisa ditindak lanjuti," kata Dedi sembari menerima petisi dari HPP-SHaF.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...