Dinilai Cacat Hukum, LPLA Minta Nova Batalkan Penetapan Pemenang Tender Proyek Multi Years

Dinilai Cacat Hukum, LPLA Minta Nova Batalkan Penetapan Pemenang Tender Proyek Multi Years

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT membatalkan keputusan penetapan pemenang tender proyek multi years contract (MYC) 2020-2022.

LPLA menilai pelaksanaan lelang paket MYC tersebut cacat hukum di mana Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Lihat: Ini Deretan Kontraktor Pemenang Proyek Multi Years 2020-2022

Koordinator LPLA Nasruddin Bahar menemukan adanya banyak penambahan persyaratan pada dokumen pemilihan proyek-proyek tersebut di mana penambahan persyaratan itu tidak mengacu pada Permen PUPR 14 Tahun 2020.

"Pada Pasal 58 ayat 3 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan, penambahan persyaratan dibenarkan namun harus disetujui oleh kepala Inspektorat dan dinas yang membidangi konstruksi dalam hal ini Kadis PUPP (untuk proyek jalan) dan Kadis Pengairan (untuk irigasi),” katanya.

Lihat juga: Inspektorat Aceh Diminta Uji Forensik Penetapan Pemenang Proyek Multi Years

“Secara administrasi, surat persetujuan kepala Inspektorat dan Surat Persetujuan kepala Dinas PUPR dan kepala Dinas Pengairan wajib dilampirkan di dalam dokumen pemilihan sesuai dengan paket masing masing, artinya ke 15 dokumen pemilihan paket MYC yang ditender wajib dilampirkan kedua surat tersebut.”

Faktanya, kata Nasruddin, dalam Dokumen Pemilihan Pokja tidak melampirkan surat persetujuan penambahan persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 58 Ayat 3 Permen PUPR14/2020.

Karena itu, kata dia, secara hukum, Dokumen Pemilihan Paket MYC dinilai tidak memenuhi syarat administrasi yang konsekuensinya hasil penetapan pemenang batal demi hukum.

Lihat: KUA-PPAS 2021 Diteken: Proyek Multi Years Gol, Pokir Masih Butuh Penyesuaian

“Untuk itu LPLA mendesak gubernur Aceh membatalkan hasil penetapan pemenang tender karena dinilai cacat hukum,” katanya.

Pada bagian lain, kata Nasruddin, diperlukan juga perbaikan isi dokumen khususnya menyangkut tahun anggaran pelaksanaan proyek tersebut.

Di mana dalam dokumen disebutkan proyek MYC dibiayai selama tiga tahun anggaran yaitu 2020, 2021 dan 2023.

“Faktanya, anggaran 2020 sudah tidak bisa lagi dicairkan karena sudah berakhir tahun anggaran,” katanya.

“Pokja pemilihan wajib mereview kembali dokumen pemilihan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku yaitu tahun anggaran 2021 dan 2022.”

Rubrik

Komentar

Loading...