Dinas Sosial Aceh Bagi-bagi Bansos Rp 50,6 Miliar Tanpa Keputusan Gubernur

Dinas Sosial Aceh Bagi-bagi Bansos Rp 50,6 Miliar Tanpa Keputusan Gubernur

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya belanja pada Dinas Sosial Aceh tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai ketentuan bahkan berpotensi rawan penyalahgunaan. Nilainya mencapai Rp 50,6 miliar lebih.

Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Aceh 2019. LHP itu telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA pada 30 Juni 2020 lalu.

BPK mengungkap, berdasarkan hasil analisis Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), konfirmasi, dan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa duit senilai Rp 50,6 miliar itu dibelanjakan untuk bantuan kepada para penyandang risiko sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan bahwa Dinas Sosial Aceh mengabaikan beberapa ketentuan saat membelanjakan dana tersebut.

Di antaranya, pengadaan bantuan tersebut tidak dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada pihak Ketiga atau Masyarakat. Penetapan nama-nama penerima hanya dilakukan dengan keputusan kepala Dinas Sosial Aceh.

Selain itu, dokumen pertanggungjawaban belum didukung pakta intergritas, surat pernyataan tanggungjawab penerima bantuan sosial, dan surat pernyataan kelengkapan dokumen dari SKPA.

BPK juga menemukan realisasi kegiatan pemberian bantuan senilai Rp 50,6 miliar lebih itu tidak dikonversi ke Laporan Realisasi Anggaran (LRA0 sebagai Belanja Bantuan Sosial dan tidak ada pengakuan Beban Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Laporan Operasional.

BPK menyatakan hal itu tak sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan hibah dan bansos yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD beserta perubahannya dan Pergub Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA. 

BPK menguraikan bahwa dalam peraturan tersebut telah diatur ketentuan dan persyaratan penerima hibah dan bansos, mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat, yang meliputi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dan krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Selanjutnya terkait mekanisme penganggaran harus melalui pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) berdasarkan usulan dari SKPD terkait.

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA SKPA dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah harus terlebih dahulu menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Sosial menyatakan akan segera menindaklanjuti pada perubahan TA 2020 atau TA 2021 serta tahun anggaran berikutnya.

Rubrik

Komentar

Loading...