Dinas Pendidikan Dayah Gelar Seleksi Majelis Akreditasi Dayah

Dinas Pendidikan Dayah Gelar Seleksi Majelis Akreditasi Dayah

BERITAKINI.CO | Dinas Pendidikan Dayah Aceh menggelar seleksi penerimaan anggota Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA), Selasa (7/7/2020).

Seleksi diikuti 52 peserta dari berbagai elemen dan berlangsung di Aula Kantor MPU Aceh. Dari total jumlah peserta, hanya dua orang peserta perempuan.

Ketua Pansel Tgk H Faisal Ali mengatakan, terdapat beberapa hal yang sudah dilalui sampai dengan hari ini. Sejak pertama dibuka pendaftaran, ada 53 orang yang mendaftar, namun ada satu yang gugur sehingga tersisa 52 orang.

“Sesudah kita verifikasi seluruh persyaratan, ternyata satu orang tidak memiliki persyaratan dan digugurkan, sehingga jumlah peserta yang ikut ujian tulis menjadi 52 orang, dan kita memberi kesempatan bagi mereka untuk mengisi soal-soal ujian, mudah-mudahan bisa menghasilkan orang-orang yang terbaik dalam menjadi Majelis Akreditasi Dayah kedepan,” kata Faisal Ali.

Menurutnya, kriteria penilaian itu ada beberapa tahapan, dan hari ini sifatnya ujian tulis, pertama menjawab soal-soal seperti biasa, nanti dilanjutkan dengan ujian tulis psikotes yang harus dilalui oleh peserta hari ini.

“Kita sudah memberikan batasan, nanti ada batasannya yang mendapatkan nilai 65 ke atas itu yang akan kita pilih untuk ikut tahap selanjutnya, adapun yang di bawah itu kita gugurkan dengan ujian hari ini,” katanya.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal itu menambahkan, kriteria peserta tidak ada pembatasan, apakah keterwakilan daerah, keterwakilan organisasi, dan keterwakilan jenis kelamin, jadi semua diperlakukan sama, semua golongan bisa mendapatkan kesempatan, selama sesuai persyaratan.

“Maka dari pihak perempuan yang mendaftar silakan, dari pihak laki-laki silakan, jadi tidak ada pengkhususan wilayah dan sebagainya tidak ada, siapa pun boleh mendaftar yang penting memenuhi syarat administrasi. Kedua akan mengikuti ujian tulis dan sesudah ini nanti ada ujian tes baca kitab kuning dan sesudah itu akan ada wawancara untuk menentukan 10 besar untuk kita serahkan kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Pada persyaratan tersebut, seperti lulusan S2 ataupun sembilan tahun menempuh pendidikan dayah, dibuktikan dengan surat dari pimpinan dayah, jadi dari dayah boleh ataupun tidak. Yang dari dayah yang penting harus memenuhi syaratnya.

“Kita tes membaca kitab kuning, ini kenapa kita buat syarat ini karena tim ini akan melakukan akreditasi tentang dayah, tentunya mereka kan harus punya sedikit latar belakang dayah, hal yang sangat substansi di dayah tentu dengan bisa membaca kitab kuning, tapi tidak mesti orang dayah yang bisa membaca kitab kuning orang-orang tempat lain juga bisa, kenapa kita buat persyaratan itu karena sangat erat kaitannya dengan keberadaannya di pesantren,” katanya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El Madny mengatakan, hari ini melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Plt Gubernur Aceh, pihaknya tengah melakukan seleksi anggota Majelis Akreditasi Dayah. Sebagaimana yang amanat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2018, yang memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Dayah agar membentuk Badan Akreditasi Dayah (BADA).

“Jadi BADA inilah yang akan bekerja melakukan pengakreditasian dayah, jadi semacam kerja BAN PT di perguruan tinggi negeri atau swasta, untuk melakukan tugas-tugasnya Badan Akreditasi Dayah memerlukan majelis, majelis ini berjumlah lima orang dan hari ini kita lakukan ujian seleksi, nanti kita akan memilih lima orang sebagai komisioner, jadi lima orang inilah yang akan memimpin proses akreditasi dayah secara reguler ke depan, mereka akan dibantu oleh sejumlah asessor yang juga akan kita rekrut dalam waktu dekat ini,” kata Usamah.

Ia berharap dengan adanya BADA dan majelis akreditasi dayah, dayah-dayah di Aceh ke depan akan terakreditasi dengan baik, baik dari segi administrasi, kurikulum sarana dan prasarana dan sebagainya.

“Kita harapkan ikhtiar ini akan terealisasi dengan baik sebagaimana pemerintah telah berhasil melakukan konsolidasi di lingkungan perguruan tinggi dan swasta dan sekolah sekolah-sekolah umumnya, bahwa di Aceh hari ini pendidikan umum dan pendidikan dayah dianggap sebagai lokus yang sama, karena itu akreditasi seperti ini perlu kita lakukan melalui Badan Akreditasi Dayah ini,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...