Dinas Dayah Aceh Hambur-hamburkan Rp 1,83 Miliar Biaya Pengawasan dan Perencanaan Tak Sesuai Ketentuan

Dinas Dayah Aceh Hambur-hamburkan Rp 1,83 Miliar Biaya Pengawasan dan Perencanaan Tak Sesuai Ketentuan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya potensi kerugian negara dari sejumlah kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2020.

Total ada sebanyak Rp 1,83 miliar lebih duit APBA yang dibelanjakan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan namun tidak sesuai ketentuan.

Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan. LHP itu pun telah diserahkan kepada DPRA pada 4 Mei 2021 lalu.

Dalam LHP itu, BPK melaporkan bahwa pada 2020 Dinas Pendidikan Dayah Aceh menganggarkan belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah senilai Rp 246,6 miliar dengan realisasi sebesar Rp 244,5 miliar lebih.

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Realisasi tersebut terdiri dari biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarannya dianggarkan pada setiap paket pekerjaan.

Karena sumber dana kegiatan Pembangunan Prasarana Dayah tersebut menggunakan dana yang berasal dari APBA, BPK menyebutkan bahwa pelaksanaanya harus berpedoman kepada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Peraturan Menteri PUPR tersebut mengatur bahwa biaya perencanaan dan biaya pengawasan dihitung berdasarkan persentase nilai biaya pelaksanaan konstruksi.

Adapun untuk gedung prasarana dayah tergolong dalam klasifikasi bangunan sederhana. 

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Berdasarkan Permen PUPR tersebut menyatakan bahwa untuk biaya konstruksi fisik sampai dengan Rp250 juta, maka persentase maksimal biaya perencanaan sebesar 18,11 persen dan biaya pengawasan sebesar 10,59 persen dari biaya konstruksi fisik. 

Tapi faktanya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh justru menganggarkan belanja perencanaan dan pengawasan jauh di atas ketentuan tersebut.

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Biaya perencanaan dan pengawasan yang direalisasikan rata-rata sebesar 27,91 persen dan 16,26 persen dari nilai fisiknya. 

"Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase biaya perencanaan dan biaya pengawasan melebihi ketentuan yang seharusnya maksimal sebesar 18,11 persen dan 10,59 persen," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Hasil perhitungan pada kegiatan yang nilai fisiknya di bawah Rp250 juta dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR, diketahui terdapat sebanyak 70 paket biaya perencanaan senilai Rp 1,08 miliar lebih dan 85 paket pengawasan senilai Rp 753,5 juta lebih, yang tidak sesuai ketentuan.

Rubrik

Komentar

Loading...