Diminta Surati Kominfo Blokir PUBG, Diskominsa Aceh: Kami Belum Terima Salinan dan Instruksi Apapun

Diminta Surati Kominfo Blokir PUBG, Diskominsa Aceh: Kami Belum Terima Salinan dan Instruksi Apapun

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) tengah menjadi kontroversi di Aceh.

Permainan itu dinilai membawa dampak negatif, sehingga penggunaan perlu dilarang.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sendiri bahkan telah mengeluarkan fatwa haram terhadap PUBG dan game sejenis.

Baca: Ulama Aceh Terbitkan Fatwa Game PUBG dan Sejenisnya Haram

Di sisi lain, tak sedikit yang menilai game itu justru membawa manfaat bagi penggunanya, antara lain, mengajarkan pentingnya kerjasama, mengontrol refleks, meningkatkan daya konsentrasi, menghilangkan stress dan meningkatkan produktivitas.

Karena itu, game ini juga masih terus dimainkan, khususnya, oleh kalangan muda di Aceh. Di beberapa daerah bahkan digelar dalam bentuk turnamen yang melibatkan puluhan tim. Di antaranya di Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.

Baca: Turnamen PUBG Juga Sedang Berlangsung di Aceh Barat

Sementara bagi pihak yang kontra terhadap game tersebut, juga terus berupaya agar pemerintah mengambil langkah-langkah, seperti memblokir agar game tak bisa diakses.

Salah satu yang menolak PUBG adalah Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF). Dalam konferensi pers siang tadi, mereka di antaranya meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, menyurati Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir PUBG.

Namun upaya itu tak serta merta bisa dilakukan. Kepala Dinas Kominsa Aceh Marwan Nusuf dikonfirmasi BERITAKINI.CO mengaku belum menerima salinan fatwa atau instruksi apa pun dari MPU Aceh terkait pemblokiran game PUBG dan sejenisnya.

Baca: Pemerintahan Aceh Diminta Surati Menkominfo Blokir PUBG

“Sejak dikeluarkan fatwa, hingga sekarang kita belum menerima apapun dari MPU Aceh. Jadi belum kita surati," kata Marwan, Sabtu (22/6/2019).

Diskominsa, kata dia, akan menyurati Kemkominfo setelah menerima salinan fatwa atau instruksi dari MPU terkait pemblokiran game tersebut.

"Saat ini kita masih menunggu salinan fatwa atau instruksi," katanya.

Diakuinya, kewenangan untuk memblokir aplikasi atau game berbasis internet berada di pemerintah pusat. Sebab, provider jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat di Aceh berada di pusat.

"Kita tidak bisa memblokir, kita hanya bisa menyurati Kemkominfo. Dasarnya surat dari MPU," kata Marwan.

Rubrik

Komentar

Loading...