Diinterupsi Anggota, Begini Reaksi Ketua DPRK Aceh Singkil Soal Rencana Pembelian Mobil Dinas Pejabat

Diinterupsi Anggota, Begini Reaksi Ketua DPRK Aceh Singkil Soal Rencana Pembelian Mobil Dinas Pejabat

BERITAKINI.CO, Singkil | Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Singkil atas Rancangan KUA-PPAS 2020 diinterupsi oleh sejumlah anggota dewan.

Para anggota DPRK menyoroti rencana pembelian sejumlah kendaraan pejabat menggunakan APBK 2021.

Pantauan BERITAKINI.CO, setidaknya ada dua anggota DPRK yang juga anggota banggar melempar interupsi usai Juru Bicara Banggar Asmawati menyampaikan laporannya.

Lihat: FORPPAS Galang Dana untuk Beli Mobil Dinas Baru Pejabat Aceh Singkil 2021

"Di forum terhormat ini kami sarankan pembelian mobil jabatan tahun depan agar di pertimbangkan," kata anggota DPRK Aceh Singkil Yulihardin.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat situasi saat ini di mana pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali dan telah mempersulit perekonomian masyarakat.

“Kami memahami kebutuhan pembelian mobil ini cukup argumentatif dan dapat diterima, akan tetapi saya kira tetap harus kita pertimbangkan,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRK Erfan Suri Lembong.

"Saya sepakat apa yang disampaikan pak Yulihardin tadi agar pembelian mobil dapat dipertimbangkan, saya hanya menambahkan," katanya.

Merespon interupsi itu, tampaknya membuat pimpian sidang paripurna Hasanuddin Aritonang, rada berang.

"Saya rasa empat hari kita membahas khusus soal rencana pembelian mobil dengan segala pertimbangan," katanya.

Hasanuddin Aritonang pun menilai persoalan pembelian mobil itu agak dibesar-besarkan dan terkesan dipolitisasi.

"Saya lihat ini ada sedikit politiknya. Tapi saya lihat di anggaran tahun 2021 tidak ada anggaran (pilkada). Kalau dimulai dari sekarang, nanti habis nafas dia, karena pilkada bisa jadi tahun 2024," katanya disambut gelak tawa para anggota DPRK dan undangan lainnya.

Dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Hasanuddin Aritonang mengatakan dirinya menilai persoalan pembelian mobil tahun depan terkesan sudah dipolitisi. "Penafsiran saya sudah disusupi politik," katanya.

Menurut Hasanuddin, rencana pembelian itu sudah ada sejak tahun 2019 untuk tahun 2020.

“Tapi kita berjiwa besar karena keadaan tidak tepat, dialihkan untuk penanganan Covid-19," katanya.

Lihat juga: Bupati, Wakil, dan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Bakal Dapat Mobil Baru Tahun Depan

"Untuk itulah saya menilai ada unsur politik sengaja digoreng."

Meski demikian, kata dia, Banggar sebetulnya sudah sepakat pembelian mobil jabatan tahun depan dilakukan jika situasi kondusif.

“Jika ada hal yang tidak memungkinkan, mungkin kita tetap berjiwa besar,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...