Diinterpelasi DPRA, Ini Regulasi yang Diduga Dilanggar Nova

Diinterpelasi DPRA, Ini Regulasi yang Diduga Dilanggar Nova

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keputusan itu diambil lewat paripurna DPRA yang berlangsung, Kamis malam, 10 September 2020

Terdapat sedikitnya 10 alasan mengapa DPRA akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak dewan tersebut.

Semuanya mengarah pada dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Plt Gubernur Aceh Iriansyah dalam menjalankan kebijakan.

Lalu apa saja regulasi yang diduga dilanggar Nova itu?

Dilihat BERITAKINI.CO dalam materi interpelasi DPRA, Nova diduga telah melanggar pasal-pasal yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan UUD 1945.

Selain itu juga Nova dinilai melanggar sejumlah pasal dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh.

Lantas pada kebijakan-kebijakan apa saja dugaan pelanggaran itu terjadi? Berikut rangkumannya:

a. Tak menjalankan amanah Pasal 46 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh:

Nova tak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh secara transparan

b. Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

Nova tidak melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA

c. Pasal 320 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

Nova tidak menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

d. Pasal 4 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ini menyangkut dengan kebijakan Nova soal pemasangan stiker BBM bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat

e. Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pemerintah Aceh tetap menjalankan proyek tahun jamak meski MoU-nya telah dibatalkan DPRA

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Nova dinilai melanggar UU tersebut atas pengangkatan Plt Sayid Azhary sebagai Plt kepala BPBJ Setda Aceh

g. Melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh:

Mengangkat Saidan Nafi sebagai Plt Ketua MAA

h. Pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Nova tak menyampaikan Rancangan Qanun APBA Perubahan 2020

i. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 207 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945:

Nova mengabaikan dan tidak menghadiri seperti sapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran

Atas semua dugaan pelanggaran itu, Plt Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya.

Komentar

Loading...