LSM PAKAR Minta Inspektorat Audit Dana Desa Blok 18 Aceh Singkil

LSM PAKAR Minta Inspektorat Audit Dana Desa Blok 18 Aceh Singkil

BERITAKINI.CO, Singkil | Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR) Perwakilan Aceh Singkil, mendesak inspektorat setempat mengaudit dana maupun program di Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah.

Mereka menduga Desa Blok 18 banyak melakukan penyalahgunaan dana desa.

"Seperti dana BUMK tahun 2018 yang dipinjam oleh Kepala Desa Badris, untuk kepentingan pribadi beliau sebesar dua ratus empat puluh juta," kata Sekjen Pakar Aceh Singkil, Herman Prayuga, Sabtu (30/3/2019).

Kemudian kata Herman, mereka juga menduga sisa dana BUMK 2017 sebesar Rp 33.000.000, telah digelapkan. Lalu, pembangunan gedung BUMK 2018 sebesar Rp 200.000.000 juta, juga diduga fiktif.

"Pembangunan pipa saluran air bersih juga diduga fiktif. Kemudian pengadaan lembu 11 ekor melalui BUMK 2017 telah hilang, dan itu juga patut kita duga ada indikasi kong kalikong kepala desa dengan tukang jaga lembu," kata Herman.

Selain itu kata dia, pihaknya juga menduga adanya penyalahgunaan wewenang kepala desa dan ketua BUMK terkait penggunaan anggaran.

"Dalam investigasi kita, pihak kepala desa tidak berkenan memberikan dokumen-dokumen terkait hal tersebut, terkesan kepala desa menutupi dan tidak terlalu terbuka dalam memberikan informasi," katanya.

"Kalau tidak ada indikasi penyelewengan kenapa tidak terbuka, tentu ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ada ketakutannya."

Kepala Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, dianggap telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-Undang tersebut kata dia, disebutkan pemerintahan desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

"Kita juga telah melaporkan penyalahgunaan dana desa ini ke penegak hukum Polres Aceh Singkil. Kita juga mendesak Inpektorat Aceh Singkil bekerja secara propesional dan bisa secepatnya mengaudit Desa Blok 18 tersebut,"  karena dari analisis dan kajian tim advokasi PAKAR, mendapat nilai kerugian negara mencapai Rp 473.000.000," katanya.

Herman juga mengaku PAKAR sudah berkordinasi dengan Camat Gunung Meriah Johan Pahmi Sanip. Pihak kecamatan disebut telah melayangkan surat pada Inspektorat, meminta agar segera turun tangan.

Herman berharap Inspektorat segera mengaudit dugaan tersebut untuk menyelamatkan keuangan Negara. "Jangan kita biarkan tikus-tikus itu berkeliaran untuk mencuri uang rakyat," tutupnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...