Diduga Dicambuk Algojo Pria, Mantan Terpidana Khalwat Melapor ke Ombudsman

Diduga Dicambuk Algojo Pria, Mantan Terpidana Khalwat Melapor ke Ombudsman
Algojo yang diduga pria yang mengeksekusi Nz di Bireuen | Foto: Ist

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Seorang perempuan mantan terpidana khalwat, Nz keberatan dengan prosedur eksekusi cambuk terhadap dirinya.

Dia menduga aglojo yang mengeksekusinya adalah seorang pria. Sementara aturan pelaksana eksekusi cambuk mengharuskan wanita dicambuk oleh algojo wanita, begitu juga sebaliknya.

Melalui kuasa hukumnya, Nz pun melaporkan dugaan kesalahan prosedur itu ke Ombudsman Perwakilan Aceh, kemarin.

Kuasa Hukum NZ, Ari Syahputra, Sabtu (12/10/2019) mengatakan, prosedur pelaksana eksekusi cambuk sesungguhnya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Pasal 48 ayat 2 Pergub tersebut, kata Ari Syahputra, disebutkan bahwa jallad (algojo) perempuan mencambuk perempuan dan jallad laki-laki mencambuk lelaki.

Sementara fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya, kata Ari, algojo diduga adalah lelaki.

Hal ini, kata dia, diketahui dari beberapa indikasi saat prosesi cambuk berlangsung di salah satu halaman masjid di Bireuen pada 4 Oktober 2019 lalu.

“Saat mendapat perintah untuk mengeksekusi, algojonya menjawab dengan tegas, ‘siap!'. Saat itu suara yang keluar adalah suara lelaki,” kata Ari yang juga mengaku hadir di lokasi eksekusi tersebut.

Selain itu, postur tubuh dan perawakan algojo yang mengenakan jubah itu, kata Ari, sangat identik dengan pria.

“Dari tubuhnya juga tampak seperti lelaki, berperut, tidak berdada. Seharusnya jika perempuan itukan berdada,” katanya.

Ari menjelaskan, kliennya sendiri dituntut dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait khalwat.

Namun awalnya Mahkamah Syar’iyah Bireuen memutusnya bebas. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah dengan memutus Nz bersalah dan dicambuk delapan kali.

Saat ini, kata Ari, kliennya juga sedang menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis Mahkamah Agung tersebut.

Sementara untuk laporan ke Ombudsman, pihaknya berharap dapat ditindaklanjuti dan jika memang terbukti melanggar, harus ada yang bertanggungjawab.

Menurut dia, setiap penegak hukum seharusnya telah mengetahui peraturan yang berlaku.

Seperti diketahui, eksekutor pelaksana hukuman cambuk di Aceh adalah Kejaksaan. Sementara penyedia algojo merupakan ranah Satpol PP-WH.

BERITAKINI.CO belum terhubung dengan Kepala Satpol PP WH Bireuen Kamaludin terkait kebenaran jender algojo dalam eksekusi cambuk berujung laporan tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...