Didemo Warga Aceh Utara Soal Pengelolaan Blok B, PT PEMA Sebut Group Bakrie Belum Terlibat

Didemo Warga Aceh Utara Soal Pengelolaan Blok B, PT PEMA Sebut Group Bakrie Belum Terlibat

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Direktur Migas PT PEMA Hasballah menyarankan Ormas Peduli Migas Aceh Utara menyurati gubernur Aceh menyampaikan tuntutannya.

“Kalau perlu duduk dengan gubernur, karena mengenai tuntutan seperti ini merupakan wewenang pemerintah bukan PT PEMA selaku BUMD,” katanya massa Ormas Peduli Migas Aceh Utara yang mendemo kantor tersebut, Senin (3/5/2021).

Lihat: Gandeng Perusahaan Bakrie Kelola Blok B, Warga Aceh Utara Demo PT PEMA

Sebelumnya, Ormas Peduli Migas Aceh Utara menuntut agar Aceh Utara dilibatkan dalam pengelolaan WK Migas Blok B di kabupaten itu.

PT PEMA, kata Hasballah, sejauh ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan izin pengelolaan Blok B  tersebut. 

“Jadi sahap, itu masih milik Aceh, 99 persen itu PT PEMA dan 1 persennya milik PT Pembangunan Lhokseumawe,” katanya.

Sedangkan keterlibatan dari Bakrie Group, Hasballah mengatakan hingga kini belum mengetahui perkembangannya.

“Belum, belum, itu belum, Bakrie Group itu belum, setahu saya,” katanya.

Mengenai keterlibatan Aceh Utara, kata dia, dari awal pihaknya sudah melakukan koordinasi sesuai ketentuan regulasi  yang ada.

Namun kala itu perusahaan di Aceh Utara belum sesuai dengan persyaratan pengelolaan migas tersebut.

“Memang ada porsi pemerintah kabupaten sendiri, namun itu prosesnya harus melalui provinsi, bahkan kita dulu sudah lakukan juga koordinasi, namun perusahan di Aceh Utara saat itu bentuk Perusahaan Daerah (PD) belum perseroan terbatas,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, ditetapkan PT Pembangunan Lhokseumawe sebagai pemilik saham satu persennya.

"Terlepas dari itu saya mengapresiasi para pemangku kebijakan di Kabupaten Aceh Utara yang telah melakukan pembenahan supaya bisa masuk ke dalam pengelolaan migas, namun kembali lagi kebijakan-kebijakan itu ada di dalam pemerintahan," katanya

“Saya tahu ada pembenahan dari PD Pase Energi ke PT Pase Energi sudah dilakukan, aktanya juga sudah ada, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya mengatur teknis saja, maka dari itu kembali saya sarankan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan permintaannya secara tertulis kepada gubernur, karena ini kan kewenangannya,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...