Dibentuk Sejak Juli 2020, Mengapa Pansus PBJ 2019 DPRA Belum Juga Menyampaikan Laporan Kerjanya?

Dibentuk Sejak Juli 2020, Mengapa Pansus PBJ 2019 DPRA Belum Juga Menyampaikan Laporan Kerjanya?
Ketua Pansus PBJ 2019 Tarmizi Panyang

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA tercatat membentuk sejumlah panitia khusus (pansus) untuk menelusuri sejumlah persoalan menonjol di Aceh.

Tiga pansus di antaranya adalah Pansus Pembangunan Gedung Oncology RSUD Zainoel Abidin, Pansus Penyaluran Kredit PT Bank Aceh, dan Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-2019.

Lihat: DPRA Gelar Paripurna Bentuk Tiga Pansus dan Pembatalan Proyek Multi Years, Demokrat Walk Out

Namun belum satu pansus pun melaporkan hasil kerjanya, kendati telah dibentuk sejak 22 Juli 2020 lalu.

Selain itu, DPRA juga masih memiliki satu pansus lainnya yang dibentuk pada Juni 2020.

Pansus tersebut adalah Pansus LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2019.

Lihat: DPRA Bentuk Pansus Tindaklanjuti LHP BPK

Sama seperti tiga pansus lainnya, Pansus LHP BPK ini juga belum menyampaikan hasil kerjanya.

Sementara ketua salah satu pansus DPRA yakni Pansus PBJ 2019, Tarmizi Panyang mengatakan, salah satu faktor yang memperlambat kerja-kerja tim pansus adalah tertutupnya eksekutif atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

“Dukumen yang kita minta tidak pernah diberikan,” katanya, Selasa (20/10/2020).

Padahal, kata Tarmizi, dokumen tersebut penting sebagai dasar tim pansus melaksanakan tugas terutama untuk melakukan pengecekan realisasi di lapangan.

“Sudah dua kali kita layangkan surat permintaan, namun hingga saat tidak pernah diberikan,” katanya.

Selama ini, kata Tarmizi, Pansus sudah mendengar bahwa dalam pelaksanaan APBA 2019 terutama dalam APBA Perubahan 2019, banyak dugaan terjadinya pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.

“Bahkan ada yang dilakukan pengadaannya secepat kilat, terutama pada SKPA Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahkan pelaksanaanya sudah melewati batas anggaran 2019, ini juga akan kita buktikan,” katanya.

Tarmizi mengatakan, pansus akan kembali menyurati eksekutif untuk meminta dokumen hasil pengadaan barang dan jasa 2019 tersebut.

“Ini untuk ketiga kalinya mengirimkan surat permintaan dokumen tersebut sekaligus meminta SKPA untuk mendampingi pansus ke lapangan,” katanya.

“Jika tidak juga diberikan, Pansus akan langsung turun ke lapangan melihat hasil realisi pelaksanaannya dengan cara kami, dan melaporkan hasil kunjungan Pansus tersebut pada pimpinan DPRA.”

Rubrik

Komentar

Loading...