Dianggap Tak Rasional, 10 Anggota DPRK Abdya Beberkan Biaya Belanja Rumah Tangga Bupati

Dianggap Tak Rasional, 10 Anggota DPRK Abdya Beberkan Biaya Belanja Rumah Tangga Bupati

BERITAKINI.CO, Blangpidie I 10 Anggota DPRK Abdya menolak kebijakan bupati setempat memperbupkan APBK 2017. Mereka menilai, pengesahan anggaran hendaknya dilakukan lewat mekanisme qanun.

Sebab, ada banyak ploting anggaran yang perlu dirasionalkan lantaran pengalokasiannya mencurigakan.

Ketua Fraksi Aceh Zaman Akli mewakili dari 10 anggota DPRK Abdya mengatakan, semestinya, banyak anggaran yang bisa dialihkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih bermanfaat demi kelanjutan pembangunan Abdya.

Baca: 10 Anggota DPRK Abdya Tolak Perbup APBK 2017

"Sebagai contoh, belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati Abdya mencapai Rp 5 miliar per tahun,” kata Akli.

Sementara, lanjut Akli, terdapat banyak plot anggaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan ia menilai ploting anggaran seperti honorarium tenaga kontrak yang telah berjalan selama ini jauh dari harapan.

"Kan tidak rasional, honorarium tenaga kontrak yang berijazah S1 Rp 600 ribu per bulan dan SLTA Rp 500 ribu per bulan, ini sangat jauh dari upah minimum Aceh, serta masih terdapat ploting anggaran gelondongan yang berpotensi disalahgunakan, di antaranya untuk Bansos,” ungkapnya.

Itulah sebabnya, 10 anggota DPRK Abdya itu menolak pergub dan tetap mendorong mekanisme pengesahan anggaran lewan qanun. Ke 10 Anggota DPRK Abdya itu, masing-masing, enam dari Partai Aceh, tiga dari PAN dan satu dari Partai Gerindra menyimpulkan pengesahan RAPBK Abdya 2017.(*)

Komentar

Loading...