Dialog dengan Bupati, FORPPAS Singgung Pembatalan Pengadaan Mobil Dinas hingga Penyelewengan Dana Desa di Aceh Singkil

Dialog dengan Bupati, FORPPAS Singgung Pembatalan Pengadaan Mobil Dinas hingga Penyelewengan Dana Desa di Aceh Singkil
FORPPAS melakukan dialog dengan Bupati Aceh Singkil, Durmursid, Jumat (20/11/2020).

BERITAKINI.CO Singkil | Sejumlah LSM dan elemen pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Aceh Singkil (FORPPAS), melakukan dialog dengan Bupati Aceh Singkil, Durmursid, Jumat (20/11/2020).

Pertemuan yang digelar di kantor bupati Aceh Singkil ini membahas sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat di daerah itu.

Salah seorang perwakilan LSM, Yakarim Munir mempertanyakan terkait dana desa yang bermasalah.

Ada begitu banyak temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana desa, namun menurutnya hal itu tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Saya ada bukti LHP-nya tapi belum di tindaklanjuti,” katanya.

Berbeda dengan Yakarim, Koordinator FORPPAS, Zulkarnain menyinggung soal pengadaan kendaraan pejabat. Menurutnya hal tersebut bukanlah atas kepentingan masyarakat.

"Kami memohon menjadi pertimbangan pak Bupati agar pengadaan mobil bisa batalkan karena masih banyak yang lebih prioritas untuk kepentingan masyakarat," katanya.

Menanggapi persoalan dana desa, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan bahwa temuan penyalahgunaan anggaran desa itu diserahkan terlebih dahulu kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Jika tidak juga diproses maka diserahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

“Saya selalu mengingatkan kepala desa agar hati-hati dalam penggunaan anggaran dana desa karena bisa menjadi bumerang menyengsarakan diri sendiri.”

Terkait dengan persoalan mobil dinas, Dulmusrid beralasan pengadaan tersebut dirasa penting lantaran mobil dinasnya kerap rusak, dan sesuai aturan sudah dapat diganti.

“Tahun 2020 telah dianggarkan dengan pertimbangan kelayakan, akan tetapi pada perjalannya dana tersebut direfocusing untuk penanganan Covid-19,” katanya.

“Jadi, tahun depan akan dianggarkan kembali dan telah disetujui DPRK dengan catatan.”

Selain dari pertanyaaan di atas, terdapat beberapa pertanyaan lainnya, seperti kesejahteraan buruh yang gajinya di nilai belum sesuai UMP, sejumlah perusahaan yang melakukan penggarapan lahan di luar HGU, hingga pemanfaatan fungsi terminal yang belum maksimal.

Namun, banyaknya pertanyakan dari audien tidak terjawab semuanya, mengingat waktu singkat apalagi sudah mendekati salat Jumat.

Karena itu Bupati meminta kepada masyakarat yang belum terjawab pertanyaannya agar menulis dan nantinya akan dijawab secara tertulis pula.

Rubrik

Komentar

Loading...