Di Hadapan Mahasiswa, DPRA Nyatakan Tolak Pemberlakuan Omnibus Law

Di Hadapan Mahasiswa, DPRA Nyatakan Tolak Pemberlakuan Omnibus Law

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Massa mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh melancarkan aksi demontrasi ke Gedung DPRA, Kamis (8/10/2020).

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para wakil rakyat di DPRA.

Adapun poin tuntutan itu antara lain, meminta DPRA untuk mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau perppu terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Mereka juga mendesak DPRA menyatakan sikap penolakan dengan menandatangani petisi penolakan terhadap Omnibus Law.

"Mendesak DPRA untuk menjaga kedudukan Aceh sebagai daerah keistimewaan atau daerah yang memiliki otonomi khusus yang berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," kata Koordinator Lapangan Rezka Kurniawan dalam orasinya.

Massa mahasiswa juga mendesak para anggota DPR RI asal Aceh untuk meminta maaf atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Amatan BERITAKINI.CO, terlihat sejumlah anggota DPRA yang turun menemui massa mahasiswa dan ikut menandatangani petisi yang disodorkan mahasiswa tersebut.

Mereka antara lain, Bardan Sahidi (Fraksi PKS), Ibrahim (Fraksi Demokrat), dan Fuadri (Fraksi PAN).

Kepada mahasiswa, Bardan Sahidi mengatakan, akan segera menindaklanjuti poin-poin tuntutan mahasiswa tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.

"DPRA akan mengirimkan surat ke presiden dan DPR, serta Forbes DPR-DPD RI Asal Aceh," katanya.

Bardan Sahidi mengatakan, secara kelembangaan, DPRA menolak pemberlakukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Karena Aceh punya UU Nomor 11 Tahun 2006 atau UUPA, serta Qanun 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakejaan," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...