Dewan Undang Pakar Unsyiah untuk Nilai Status Keuangan Aceh Besar

Dewan Undang Pakar Unsyiah untuk Nilai Status Keuangan Aceh Besar

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kalangan lagislatif Aceh Besar agaknya belum sepenuhnya yakin bahwa Pemerintah Aceh Besar masuk dalam kelompok kemampuan keuangan rendah.

Untuk itu, pada Selasa, 10 Oktober 2017, mereka akan mengundang pakar dari Universitas Syiah Kuala untuk menilai seperti apa sesungguhnya kemampuan keuangan Aceh Besar.

Baca: Alasan TAPD Turunkan Status Kemampuan Keuangan Aceh Besar jadi Rendah

Hal ini disampaikan Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman saat dihubungi BERITAKINI.CO, Senin (9/10/2017) terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Qanun APBK-P 2017 yang sempat deadlock akibat mayoritas anggota legislatif tak menghadiri paripurna pada Kamis, 5 Oktober 2017 lalu dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Menurut Sulaiman, keputusan mengundang pakar itu adalah hasil rapat badan musyawarah (Banmus) DPRK dengan tujuan untuk mencari kesepahaman antara eksekutif-legislatif terkait kemampuan keuangan daerah.

Sulaiman mengatakan, setelah nanti didapat kesepahaman, pada Rabu, 11 Oktober 2017, mereka akan melanjutkan agenda pembahasan pada tahap bedah Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBK-P 2017.

“Pada Kamis Insya Allah akan digelar paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dilanjutkan dengan jawaban eksekutif pada Jumat serta penyampaian pendapat akhir hingga penutupan,” katanya.

Sulaiman mengatakan, dalam rapat banmus juga mengemuka anjuran agar para wakil rakyat bisa lebih menahan diri berbicara di ruang publik. Banmus juga menyarakan agar para wakil rakyat membangun konsolidasi tentang hal itu.

“Anggota dewan diminta sedikit hati-hati mengeluarkan pendapat dan pandangannya melalui media, karena ketika mengeluarkan pendapat di media tanpa hati-hati dikhawatirkan bisa membuat suasana makin keruh. Banmus juga menyarankan untuk hal-hal terkiat kelembagaan, juru bicaranya adalah ketua DPRK,” kata Sulaiman.

Sulaiman juga mengungkapkan bahwa anggota badan musyawarah dari Fraksi Partai Aceh menginginkan agar persetujuan bersama Raqan APBK-P menjadi Qanun APBK-P 2017 dapat dicapai pekan ini.

Terutama agar badan anggaran dapat melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2018 pada November 2017. Ini penting, karena pengesahan anggaran tepat waktu memiliki relasi dengan opini WTP dari BPK RI.

Menurut Sulaiman, pihak eksekutif juga sepakat dengan agenda yang direncanakan oleh badan musyawarah tersebut. “Jadi memang sudah mengarah kepada titik temu,” katanya.

Seperti diketahui, kelanjutan pembahasan Raqan APBK-P 2017 sempat deadlock lantaran sejumlah anggota DPRK mempersoalkan turunnya kelompok keuangan Pemerintah Aceh Besar dari sedang menjadi rendah.

Baca: Segini Dana TKI dan Reses Anggota DPRK Jika Aceh Besar Memiliki Kemampuan Keuangan Sedang

Mereka mempersoalkan mekanisme perhitungan kelompok keuangan daerah yang digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...