Dewan Tuding Taqwallah Biang Kerok Disharmonis Nova-DPRA

Dewan Tuding Taqwallah Biang Kerok Disharmonis Nova-DPRA
Anggota DPRA Mukhtar Daud

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Relasi eksekutif-legislatif Aceh masih jauh dari kata harmonis. Sederet agenda daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran, akhirnya mangkrak.

“Perseteruan” ini bahkan telah meningkat ke stadium lanjut.

DPRA sudah sampai pada level akan menggunakan hak penyelidikan alias hak angket terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Meski Nova-DPRA sebetulnya memiliki riwayat manis, terutama saat Aceh masih dipimpin Irwandi Yusuf 2017 hingga Juli 2018 lalu.

Lihat: Anggota DPRA yang Diduga Kena ‘Siram’ Pundi-pundi Tak Bisa Dihubungi Jelang Paripurna Hak Angket

Di beberapa agenda paripurna, anggota DPRA periode 2014-2019 kala itu, tak jarang melempar aneka pujian pada Nova.

Namun relasi itu berangsur-angsur memburuk setelah Irwandi Yusuf ditangkap KPK karena kasus suap, dan tampuk pimpinan Aceh beralih ke Nova.

“Semakin parah setelah sekda dijabat Taqwallah,” kata anggota DPRA Mukhtar Daud, Selasa, 27 Oktober 2020.

Taqwallah dilantik sebagai sekda Aceh pada 1 Agustus 2019 lalu.

Diawal memeggang posisi top birokrasi, Taqwallah langsung tancap gas. Dia mencatat “pencapaian” yang cukup signifikan dalam kapasitas sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Aceh berhasil membukukan rekor sebagai provinsi tercepat mengesahkan APBD. Saat itu, APBA 2020 disahkan pada 25 September 2019, atau lima hari sebelum masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019 berakhir.

Situasi politik berubah tatkala DPRA diisi oleh anggota legislatif hasil pileg 2019, disusul pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian APBD lantaran target pendapatan terkoreksi akibat berkurangnya penerimaan negara, sehingga berimbas pada transfer daerah.

Tak hanya itu, pemerintah pun diminta untuk merasionalisasi belanjanya, yang hasil rasionalisasi itu kemudian difokuskan untuk penanganan Covid-19 alias dana refocusing.

Pemerintah daerah hanya diminta untuk melakukan perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2020 dan menyampaikannya kepada legislatif.

Dewan tak sepakat, dan meminta agar APBA 2020 disahkan dengan mekanisme perubahan anggaran.

“Kita perlu mengetahui ke mana saja anggaran hasil rasionalisasi itu akan dibelanjakan,” kata Mukhtar Daud.

Di sinilah, kata Mukhtar, mulai tampak peran buruk Taqwallah sebagai sekda.

“Dia membuat jurang pemisah antara legislatif dengan eksekutif,” katanya.

Menurut Mukhtar, sebagai sekda, Taqwallah seharusnya berperan menjembatani hubungan eksekutif-legislatif. Terutama ketika terjadi kebuntuan-kebuntuan dalam pembahasan anggaran.

“Tapi fakta yang terjadi malah sebaliknya,” kata Mukhtar.

Dia mencontohkan pada tahap pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021.

“Ada indikasi dia membatasi gerak SKPA agar tak melakukan rapat fisik dengan legislatif,” katanya.

“Bahkan rapat setingkat paripurna yang seharusnya dihadiri langsung oleh para kepala SKPA, diganti dengan mengikuti rapat paripurna DPRA melalui virtual dengan alasan sedang pandemi Covid-19.”

Taqwallah, kata dia, kerap mengkambinghitamkan Covid-19 sebagai alasan untuk menghindar dari pembahasan.

“Maunya Taqwallah jangan mengkambinghitamkan Covid-19. Yang penting saat mengikuti rapat menjalani prokes Covid-19,” kata Mukhtar.

Rubrik

Komentar

Loading...