Dewan Pidie Jaya Sorot Pengelolaan Tracktor di Dinas Pertanian

Dewan Pidie Jaya Sorot Pengelolaan Tracktor di Dinas Pertanian

BERITAKINI.CO, Pidie Jaya | Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya menyorot pengelolaan tracktor pada Dinas Pertanian dan Pangan (Distapan). Di mana, mesin pembajak sawah tersebut diketahui sering dipergunakan di luar daerah setempat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Muslim M Adam, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam sidang Paripurna III Tahun 2018, dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK Pidie Jaya tahun 2019, Rabu (27/11/2018).

“Kami mendapati masih ada traktor yang dikelola oleh Dinas Pertanian Pidie Jaya bekerja di luar daerah, terutama di malam hari,” kata Muslim M Adam.

Fraksi NasDem menilai, seharusnya Distapan Kabupaten Pidie Jaya patuh pada Qanun Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Muslim M Adam dikonfirmasi BERITAKINI.CO usai paripurna mengatakan, traktor milik Pemkab Pidie Jaya tersebut tak jarang dipergunakan di luar kabupaten.

“Seharusnya traktor tersebut membajak sawah di Pidie Jaya, namun kadang-kadang dibawa ke daerah Bireuen dan Pidie,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Jaya, Muzakkir menjelaskan, trakctor yang berada di laur daerah Pidie Jaya tersebut bukanlah bagian dari aset daerah, melainkan tracktor titipan Kementrian Pertanian RI.

Katanya, jumlah tracktor yang bersumber dari dana APBN pada Distapan Pidie Jaya sebanyak 30 unit.

Untuk penggunaannya, kata Muzakkir, berdasarkan pedoman umum pengelolaan brigade alat mesin pertanian (alsintan) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian tahun 2017, dibenarkan berada di luar daerah.

“Dalam pedoman alsintan kementrian, pengelolaan brigade alsintan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota, dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim. Pemanfaatan alsintan di samping untuk kabupaten, sebagai lokasi brigade, dimungkinkan dimanfaatkan di kabupaten sekitar, apabila kebutuhan di tempat yang bersangkutan telah terpenuhi,” jelasnya.

Terhadap pelaksanaan Qanun No 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, kata dia, itu berlaku terhadap kekayaan pemerintah Pidie Jaya. Di mana kata dia, di Dinas Pertania hanya terdapat empat unit tracktor roda empat yang telah masuk dalam aset daerah setempat.

“Traktor yang kita kelola saat ini ada dari Pemerintah Aceh, ada dari pemerintah pusat, dan ada tracktor pemerintah daerah. Tracktor Pidie Jaya hanya empat unit. Yang tidak boleh di bawa keluar daerah itu milik Pidie Jaya, sedangkan tracktor yang dari provinsi maupun kementrian dibenarkan untuk dikeluarkan ke luar daerah,” papar Muzakkir.

Rubrik

Komentar

Loading...