Dewan Minta Bupati Batalkan SK Dirut BUMD Aceh Singkil

Dewan Minta Bupati Batalkan SK Dirut BUMD Aceh Singkil

BERITAKINI.CO, Singkil | Pelantikan Yarwin Adhi Dharma sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Singkil oleh Bupati Dulmusrid, beberapa waktu lalu terus mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRK setempat.

Dewan pun meminta agar Bupati Aceh Singkil Dulmusrid membatalkan atau mencabut Surat Keputusan (SK) tersebut karena dinilai cacat hukum.

Anggota DPRK dari partai PKB Frida Siska Sihombing sebelumnya mengatakan, proses pemilihan dan pelantikan Yarwin Adi Dharma sebagai Dirut BUMD Aceh Singkil cacat hukum, karena menabrak Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014.

Baca: Bupati Lantik Dirut BUMD Singkil, Dewan: Menabrak Aturan

Pasal 15 huruf e Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014 tentang syarat menjadi direktur utama, kata dia, jelas menyebutkan bahwa calon dirut harus mempunyai pengalaman minimal 5 tahun di perusahaan dan dibuktikan (referensi) dari perusahaan tersebut serta penilaian baik.

Selain menabrak qanun, kata Frida, saat ini Kabupaten Aceh Singkil juga belum memiliki qanun pendirian BUMD. Sehingga, pembentukkan BUMD tersebut juga menabrak qanun perusahaan daerah dan PP 54 2017 tentang BUMD.

Baca: Dewan Kritik Pemilihan Dirut BUMD Aceh Singkil, Begini Kata Yarwin Adi Dharma

“Qanun perusahaan daerah ada, tapi sudah tidak relevan lagi dengan PP 54. Sehingga, perekrutan direktur BUMD belum ada dasar hukumnya. Karena harus menyebutkan nama, alamat, jenis usaha BUMD yang dibentuk. Jadi kalau dianggarkan dana atau diberikan penyertaan modal, jelas ini melanggar aturan keuangan nanti," terang Frida.

“Bupati terlalu gegabah telah melantik Dirut BUMD, karena BUMD belum terbentuk,” kata Frida.

Pelantikan tersebut, juga mendapat kritikan dari anggota DPRK lainnya yakni Juliadi dan Lesdin Tumangger, dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi, Rabu kemarin (21/11/2018).

Bahkan, Fraksi Demokrat Perjuangan dalam pandangan akhirnya juga menolak penggelontoran anggaran Rp 500 juta untuk penyertaan modal BUMD. Penolakan itu menyusul belum ada qanun yang mengatur tentang itu.

"Solusi uji coba yang disampaikan bupati terhadap penyertaan modal BUMD tidak memiliki dasar, apalagi ini mengunakan dana rakyat tentu harus ada dasar hukumnya," kata Juliadi dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Menanggapi sorotan anggota dewan terkait persoalan BUMD tersebut, Bupati Dulmusrid menjelaskan, pelantikan Dirut BUMD sudah dilakukan seleksi untuk kelayakan dan kepatutan oleh tim ahli seperti yang diamanatkan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Dari kelima peserta yang ikut dalam penjaringan tersebut tidak ada yang potensi dan memiliki jiwa kepimpinan yang handal berasal dari perusahaan swasta. Sementara Yarwin Adi Dharma memiliki nilai tertinggi dari peserta yang lain,” kata Dulmusrid.

Sementara terkait dengan penyertaan modal sebesar Rp 500 juta, kat dia, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 Pasal 21.

Dalam sidang tersebut, Bupati Dulmusrid menyampaikan 2 opsi sebagai pertimbangan, yakni diberikan kesempatan selama satu tahun untuk bekerja, dan akan diberhentikan jika dianggap tidak mampu bekerja. Kemudian dapat diberhentikan dan dibatalkan dengan ketentuan dibentuk kembali perusahaan daerah yang baru sesuai dengan amanat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rubrik

Komentar

Loading...