Dewan Kritik Pemilihan Dirut BUMD Aceh Singkil, Begini Kata Yarwin Adi Dharma

Dewan Kritik Pemilihan Dirut BUMD Aceh Singkil, Begini Kata Yarwin Adi Dharma
Dirut BUMD Aceh Singkil Yarwin Adi Dharma

BERITAKINI.CO, Singkil | Kalangan legislatif Aceh Singkil menyorot proses pemilihan dan pelantikan Direktur Utama (Dirut) BUMD Aceh Singkil Yarwin Adi Dharma yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Pemilihan dirut tersebut dinilai cacat hukum karena menabrak Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014.

Lantas seperti apa tanggapan Yarwin Adi Dharma? "Saya tak harus menanggapi soal ini, kita serahkan kepada pemerintah daerah saja," katanya kepada BERITAKINI.CO, Selasa (13/11/2018).

Yarwin mengatakan, untuk diketahui bersama bahwa pengumuman penerimaan direksi BUMD Aceh Singkil tersebut telah berlangsung jauh-jauh hari.

“Pengumuman pertama hingga batas akhir tanggal tetap sepi peminat. Pada pendaftaran pertama yang mendaftar hanya Wardin, Awaludin dan Nendy. Kemudian diperpanjang, sehingga saat itu mendaftar Abdullah Berutu, Budianto, dan saya,” katanya.

Sehingga total ada enam pendaftar, sampai akhirnya Awaludin mengundurkan diri sehingga total pendaftar hanya lima orang saja.

Yarwin mengaku tak sepenuhnya paham mengapa setelah proses pelantikan dirinya sebagai dirut tiba-tiba mencuat persoalan yang berkaitan dengan regulasi.

Tak hanya soal syarat menjadi dirut, tapi juga soal dasar hukum pembentukan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Singkil Frida Siska Sihombing menilai, proses pemilihan dan pelantikan Yarwin Adi Dharma sebagai BUMD Aceh Singkil cacat hukum, karena menabrak Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014.

Baca: Bupati Lantik Dirut BUMD Singkil, Dewan: Menabrak Aturan

Frida menyitir Pasal 15 huruf e Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014 tentang syarat menjadi direktur utama yang menyebutkan bahwa calon dirut harus mempunyai pengalaman minimal 5 tahun di perusahaan dan dibuktikan (referensi) dari perusahaan tersebut serta penilaian baik.

Selain menabrak qanun, kata Frida, saat ini Kabupaten Aceh Singkil juga belum memiliki qanun pendirian BUMD. Sehingga, pembentukkan BUMD tersebut juga menabrak qanun perusahaan daerah dan PP 54 2017 tentang BUMD.

“Qanun perusahaan daerah memang ada, tapi sudah tidak relevan lagi dengan PP 54. Sehingga, perekrutan direktur BUMD belum ada dasar hukumnya. Karena harus menyebutkan nama, alamat, jenis usaha BUMD yang dibentuk. Jadi kalau dianggarkan dana atau diberikan penyertaan modal, jelas ini melanggar aturan keuangan nanti," terang Frida.

Sementara menurut Yarwin, selagi aturan atau hukum belum ada baru, sesungguhnya hukum yang lama masih berlaku atau masih aktif.

"Intinya produk hukum selama belum ada terbaru maka produk produk hukum lama itu masih berlaku," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...