Dewan Diminta Hindari Potensi Suap di Pemilihan Cawabup Bener Meriah

Dewan Diminta Hindari Potensi Suap di Pemilihan Cawabup Bener Meriah

BERITAKINI.CO, Redelong | Pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bener Meriah sisa masa jabatan 2017-2022 tinggal menghitung hari lagi.

Dua kandidat yang akan bersaing adalah Yusrol Hana dan Dailami. Mereka diajukan oleh partai pengusung yaitu PDA, PKS, PKB dan Partai Golkar.

Sidang paripurna pemilihan itu dijadwalkan berlangsung di ruang DPRK setempat pada 14 Januari 2020 mendatang.

Sementara, pemilihan yang akan melibatkan 25 anggota dewan kini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat, LSM dan mahasiswa.

Direktur Cempege Institute Khairuddin menilai pemilihan cawabup tersebut rawan terjadinya politik deal-deal.

“Artinya, kedua calon itu dipilih 25 anggota dewan, jadi minimal 13 suara akan mendapat kemenangan. Nah, tentunya masing-masing calon pasti ada lobi untuk berharap dimenangkan,” kata Khairuddin, Senin (4/1/2021).

“Jadi dalam lobi itu tentunya sangat rawan dengan politik ‘deal-deal’ yaitu money politik. Kita harap itu tidak terjadi,” katanya.

Khairuddin berharap masyarakat dan kepolisian terus mengawal konstestasi ini agar tidak terjadinya politik uang antara calon dengan anggota DPRK yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut.

“Anggota dewan adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Jadi siapapun wakil bupati yang terpilih nantinya akan ada ditangan anggota dewan. Jadi hindari politik uang,” sebutnya.

Selain politik uang, kata khairuddin, pada proses pemilihan tersebut diduga akan terjadi tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada anggota dewan untuk memilih salah satu calon yang akan dimenangkan.

“Itu dugaan saya, namanya juga politik, pasti ada pihak yang ingin memenangkan satu calon. Penilaian saya kedua calon tersebut adalah putra terbaik, namun bagi anggota dewan agar pilih lah yang terbaik,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh, Riga Wantona.

Ia mengatakan, pada proses pemilihan cawabup tersebut diminta agar tidak ada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Dalam hal ini, DPRK harus bersikap netral, hindari praktek KKN. Jangan sampai ada suap menyuap dalam pengisian wakil bupati ini,” katanya.

Begitu juga, kata dia, nantinya jangan sampai terdengar kabar ada oknum DPRK yang harus berurusan dengan hukum lantaran pemilihan ini.

“Kami juga mengajak semua pihak agar ikut terlibat aktif dalam pemantauan pemilihan ini.  Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini sebagai ladang pencarian uang,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) DPRK Bener Meriah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi politik ‘deal-deal’ tersebut.

“Ranah kita saat ini adalah bagaimana proses pemilihan ini agar segera berlangsung. Jadi deal-deal atau apapun jenisnya itu di luar pengetahuan kita dan kita tidak ingin terlibat disitu,” katanya.

Dikatakan, secara teknis pihaknya akan bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh perudang-udangan.

“Intinya apapun jenis deal itu, kita tidak ingin terlibat disitu. Kita fokus agar pemilihan ini berjalan sesuai perudang-udangan yang telah ditetapkan,” tutup Darwinsyah.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...