Deretan Proyek Pemeliharaan Jalan-Jembatan yang Diduga Fiktif di Simeulue dan Dugaan Aliran Dana Rasuah

Deretan Proyek Pemeliharaan Jalan-Jembatan yang Diduga Fiktif di Simeulue dan Dugaan Aliran Dana Rasuah

BERITAKINI.CO | Dugaan penyimpangan anggaran pada proyek-proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Simeulue tahun anggaran 2017-2018, masih terus menggelinding di Polda Aceh.

Lihat: Dugaan Korupsi Erli Hasim, Begini Perkembangannya di Polda Aceh

Awal Januari 2020 lalu, penyidik telah turun ke Simeulue untuk melakukan cek fisik terkait realisasi proyek-proyek yang diduga bermasalah tersebut.

Lihat: Erli Hasim dan Jejak Proyek Pemeliharaan Jembatan Rp 10,8 Miliar yang Diduga Fiktif di Simeulue

Kasus ini sendiri diduga telah merugikan keuangan negara lewat modus pembayaran proyek-proyek terindikasi fiktif, tidak sesuai volume, bahkan penggelembungan.

Awal Terungkap

Tersingkapnya dugaan rasuah ini berawal dari keluhan masyarakat Simeulue pada awal Januari 2019 lalu atas buruknya infrastruktur di kabupaten itu, terutama jalan dan jembatan di Kecamatan Simeulue Timur dan Teupah Selatan.

Beberapa di antara mereka lantas melaporkan keluhan itu ke DPRK Simeulue. Komisi III DPRK Simeulue kemudian menindaklanjuti keluhan warga tersebut dan merencanakan pembentukan panitia khusus (pansus).

Mantan anggota Komisi III DPRK Simeulue periode 2014-2019, Darmili mengatakan, sebelum pansus berjalan, dewan lebih dulu mengumpulkan data dan keterangan dengan melayangkan surat permintaan data ke Pemerintah Simeulue.  

“Jadi dewan mengirimkan surat kepada Bupati Simeulue Erli Hasim agar memerintahkan kadis PUPR menyiapkan seluruh data dan bukti-bukti pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 dan 2018,” kata Darmili pada BERITAKINI.CO, Jumat (24/1/2020).

Erli Hasim Diduga Menolak Permintaan Dewan

Erli Hasim sendiri saat itu sedang tugas di luar daerah. Praktis, roda pemerintahan dijalankan oleh Wakil Bupati Afridawati.

Afrida pun merespon surat dari dewan tersebut dan mendisposisinya kepada Dinas PUPR Simeuleu agar menyerahkan laporan realisasi proyek-proyek 2017-2018 tersebut.

Meski begitu, kepala Dinas PUPR Simeulue menolak memberikan dokumen realisasi proyek-proyek pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dewan akhirnya gagal mendapatkan data realiasai proyek-proyek pada Dinas PUPR tersebut, setelah menunggu lebih dari 15 hari.

“Lalu kami utus dua pegawai DPRK untuk menanyakan data dimaksud. Sekembalinya mereka dari Dinas PUPR mereka sampaikan bahwa kadis PUPR tidak bersedia memberikan data tersebut,” katanya.

Darmili sendiri mengaku sempat menemui kadis PUPR untuk menanyakan kebenaran penolakan tersebut.

“Saya menanyakan mengapa data tersebut tidak diberikan. Sikap begitu bisa mengundang kecurigaan. Lalu kadis PUPR menyatakan posisinya terjepit. Karena wakil bupati memerintahkan agar menyerahkan seluruh data yang diminta DPRK, sedangkan bupati Simeulue via telepon melarang memberikan data tersebut,” kata Darmili mengutip jawaban kadis PUPR saat itu.

“Lalu saya tanya apa alasan bupati tidak boleh menyerahkan data tersebut. Katanya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut sudah diaudit BPK-RI dan mendapatkan opini WTP.”

Gagal di PUPR, Dewan Dapat Bukti SP2D dari Badan Keuangan

Darmili mengungkapkan bahwa sebanyak sembilan anggota DPRK Simeulue menyambangi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menelusuri proyek-proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibiayai APBK 2017-2018.

Dewan, kata Darmili, memiliki catatan nilai alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharan jalan dan jembatan tersebut, terutama berdasarkan yang telah disepakati saat pembahasan APBK.

“Dalam APBK Murni 2017, yang disepakati panitia anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan jembatan itu senilai Rp 1,1 miliar, dan APBK Perubahan 2017 Rp 1 miliar,” kata Darmili.

Menurut Darmili, di kantor BPKD mereka diladeni sangat baik.

Seluruh Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) di-copy dan diserahkan kepada tim DPRK.

“Total SP2D tahun 2017 (baik murni maupun perubahan) sebanyak 70 lembar senilai Rp 10,4 miliar lebih, dan tahun 2018 sebanyak 16 lembar senilai Rp 2,6 miliar lebih,” katanya.

Laporan realisasi anggaran untuk proyek-proyek pemeliharan jalan dan jembatan ini, kata Darmili, membuat tim DPRK terperangak.

“Anggota DPRK heran dengan tingginya nilai SP2D tahun 2017 karena menurut Tim Banggar alokasi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan APBK Murni 2017 hanya Rp 1,1 miliar, dan pada APBK Perubahan 2017 disetujui Banggar hanya Rp 1 miliar. Tetapi realisasi proyek-proyek pemeliharaan jalan dan jembatan pada APBK Perubahan 2017 melonjak  menjadi Rp 9,7 miliar,” katanya.

Cek Lapangan

Berbekal SP2D, kata Darmili, pihaknya bersama sejumlah masyarakat pun melakukan sejumlah pengecekan realisasi proyek di lapangan. Hasilnya, kata Darmili, ditemukan sejumlah indikasi proyek-proyek fiktif yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Proyek Pemeliharan Jalan 2017 yang Diduga Fiktif

Pada 2017, kata Darmili, ada beberapa lokasi pemeliharaan jalan yang terindikasi fiktif.

“Jadi (di lokasi itu) tidak perlu dilakukan pemeliharaan karena jalan tersebut kondisinya masih sangat baik, tetapi dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan tahun 2017 sehingga kegiatan tersebut diduga fiktif,” katanya.

Sedikitnya ada lima paket yang diduga fiktif senilai total Rp 799,7 juta, masing-masing:

1.   Pemeliharaan Jalan Kota Sinabang Rp 129 juta, kontraktor CV Rahmad Sejahtera, SP2D Nomor 06007 Tanggal 17/10/2017

2.   Pemeliharaan Jalan Syariah Rp 166,9 juta, kontraktor CV Mutia Ananda, SP2D Nomor 07034 Tanggal 17/11/2017

3.   Pemeliharaan Jalan Simpang Rumah Sakit Rp 196,9 juta,kontraktor CV Mangolifi Baru, SP2D Nomor 07035 Tanggal 17/11/2017

4.   Pemeliharaan Jalan Depan Rumah Dinas RSU Rp 107,1 juta,kontraktor CV Sinar Jaya,SP2D Nomor 08235 Tanggal 08/12/2017

5.   Pemeliharaan Jalan Depan Pendopo Bupati Rp 199,8 juta, kontraktor CV Aditia Baru, SP2D Nomor 10822 Tanggal 28/12/2017

Proyek Pemeliharan Jembatan 2017-2018 yang Diduga Fiktif

Pada tanggal 20 April 2019, kata Darmili, pihaknya melakukan cek fisik ke lapangan atas pekerjaan rehabilitasi jembatan darurat Desa Muara Aman berdasarkan SP2D Nomor 10866 tanggal 28/12/2017 senilai Rp 104,8 juta dengan kontraktor CV Grada.

“Ternyata menurut informasi yang kami peroleh di lapangan pekerjaan tersebut hanya pembuatan titi dari 8 batang kelapa dan dibuat asal jadi dan sudah mengalami kerusakan,” katanya. Taksiran biaya untuk pekerjaan itu, kata Darmili, tidak sampai Rp 10 juta.

Realisasi Jembatan Darurat Desa Muara Aman Tahun 2017-2018

Ternyata, kata Darmili, pada 2018 kembali dibuat kontrak baru SP2D Nomor 04299 Tanggal 13 Juli 2018 dengan nama Rehabilitasi Jalan Simpang Bulu Hadek dan Rehabilitasi Jembatan Muara Aman dengan biaya Rp 199,9 dikerjakan CV Abadi Atha Pratama.

“Rehabilitasi Jalan Simpang Bulu Hadek diduga tidak dikerjakan karena memang sudah di aspal. Sedangkan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Hanya berupa Pembuatan Jembatan Papan Meranti panjang 5 meter dan lebar 3 meter dengan tiang dan lagor batang kelapa. Diperkirakan menghabiskan biaya sesuai penjelasan tukang Rp 15 juta,” ungkapnya.

Dilapor ke Aparat Penegak Hukum

Darmili mengatakan telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran daerah itu Kejaksaan Tinggi Aceh. Di samping itu, LSM Simeulue Center Aceh juga melaporka temuan yang sama ke Polda Aceh. 

Baik Darmili maupun LSM Simeulue Center Aceh menduga hasil dari dugaan penyimpangan anggaran daerah itu juga ikut dinikmati Bupati Simeulue Erli Hasim dan sejumlah orang lainnya.

Sementara BERITAKINI.CO belum berhasil terhubung dengan Erli Hasim untuk mengonfirmasi hal itu.

Rubrik

Komentar

Loading...