Deretan Kepala Daerah di Aceh yang Ketahuan ‘Cubit’ APBD untuk Penghasilan Tambahan

Deretan Kepala Daerah di Aceh yang Ketahuan ‘Cubit’ APBD untuk Penghasilan Tambahan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sejumlah kepala daerah di Aceh terungkap mengeluarkan kebijakan pemborosan uang rakyat untuk tujuan meningkatkan penghasilannya.

Sepanjang tahun 2020, sedikitnya terdapat tujuh kepala daerah yang ketahuan memperbesar pundi-pundi mereka menggunakan APBD, namun tanpa dasar hukum yang jelas tersebut.

Hal ini diketahui dari temuan-temuan audit realisasi belanja pegawai dari masing-masing pemerintah daerah yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh tahun anggaran 2020. 

Mereka yang ketahuan menyedot APBD untuk meningkatkan tambahan penghasilan itu terdiri dari gubernur Aceh, bupati-wakil bupati Pidie Jaya, bupati Bener Meriah, bupati-wakil bupati Aceh Tamiang, wali kota-wakil wali kota Sabang, dan wali kota-wakil wali kota Lhokseumawe, dan wali kota-wakil wali kota Banda Aceh.

Untuk tingkat provinsi, kebijakan yang membebani keuangan daerah ini dinamakan insentif khusus untuk kepala daerah. Nilainya Rp 100 juta per bulan.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Pada 2020, APBA jebol Rp 990 juta (setelah dipotong pajak dan zakat) untuk membayar insentif khusus Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu. 

Lihat: Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas, Nova Raup Insentif Non PNS Rp 100 Juta per Bulan 

Untuk Kabupaten Pidie Jaya, kebijakan itu dinamakan sebagai Tunjangan Khusus Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah. Pada 2020, APBD kabupaten itu terkuras senilai Rp 570 juta untuk membayar tambahan penghasilan bupati-wakil bupati Pidie Jaya tersebut. 

Bupati-Wakil Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas-Said Mulyadi

Dari Aceh Tamiang, APBK tekor senilai Rp 994,5 juta (neto) untuk memperbesar penghasilan kepala dan wakil kepala daerahnya. 

Bupati-Wakil Bupati Aceh Tamiang, Mursil-Tengku Insyafuddin

Kabupaten Bener Meriah juga menggelontorkan Rp 50,6 juta untuk tambahan penghasilan bupati. 

Bupati Bener Meriah Sarkawi

Pendapatan wali kota-wakil wali kota Sabang juga meningkat masing-masing Rp 248,8 juta dan Rp 198,9 juta tahun 2020 lewat skema insentif untuk pejabat negara. 

Wali Kota-Wakil Wali Kota Sabang, Nazaruddin-Suradji Junus

Sementara Kota Lhokseumawe tekor senilai Rp 330 juta untuk membayar tambahan penghasilan kepala dan wakil kepala daerahnya.

Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suadi Yahya-Yusuf Muhammad

Begitu juga dengan APBK Banda Aceh yang terkuras Rp 1,59 miliar untuk membayar penghasilan tambahan dengan nama Tambahan Penghasilan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni wali kota dan wakil wali kota.

Wali Kota-Wakil Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman-Zainal Arifin

Mereka masing-masing meraup Rp 911,6 juta dan Rp 683,7 juta (neto) pada 2020 lalu.

Tak sesuai peraturan perundang-undangan

Kebijakan para kepala daerah tersebut dinilai tak sesuai atau menabrak peraturan perundang-undangan.

Terutama Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di mana pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Lalu pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga tak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kepala daerah bukanlah pegawai negeri sipil.

Setelah diungkap dan menjadi temuan BPK, sejumlah kepala daerah mengaku akan mengkaji lagi besaran penghasilan tambahannya itu untuk ke depan. Sebagian lainnya menyatakan tidak mengalokasikan lagi tahun-tahun berikutnya.

Rubrik

Komentar

Loading...