Deretan Aparatur Desa di Aceh yang Diseret ke Meja Hijau 2021

Deretan Aparatur Desa di Aceh yang Diseret ke Meja Hijau 2021
Ilustrasi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penggunaan Dana Desa harusnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tapi tak jarang dana desa justru hanya menyejahterakan segelintir orang saja, terutama para perangkat desa.

Beberapa di antaranya pun berhasil dijerat dan telah diseret ke meja hijau.

Dilihat BERITAKINI.CO di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh, tak kurang dari 11 perangkat dan mantan perangkat desa yang kini sedang dan telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sepanjang 2021. 

Dari mereka, berhasil diselamatkan duit negara senilai total Rp 3,2 miliar.

Adapun para penjahat kerah putih itu berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Dari Aceh Besar, ada mantan Geuchik Gampong Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Darma. Dia diduga menyelewengkan APBDes tahun 2015-2017 lalu dengan kerugian negara mencapai Rp 232 juta.

Darma tak sendiri. Sekretarisnya Husni juga dijerat karena diduga telah memperkaya diri sendiri dengan uang desani senilai Rp 81 juta.

Saat ini, mereka pun sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di meja hijau.

Dari Aceh Singkil, ada Kepala Kampung Blok 18, Bardis Bahnur, Kecamatan Gunung Meriah yang dijerat karena diduga menyelewengkan anggaran desa tahun 2017-2018 dengan nilai kerugian Rp 373 juta. Bardis juga sedang menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Kemudian ada Tgk Ridwan, bekas kepala Desa Alue Ie Itam, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur yang didakwa telah menyelewengkan anggaran desa tahun 2016 dengan nilai kerugian mencapai Rp 721 Juta.

Dari Aceh Utara ada Saifuddin, bekas Geuchik Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Satu.

Dia didakwa telah menyelewengkan anggaran sebanyak Rp 524 juta yang bersumber dari APBG 2017.

Dari Aceh Selatan, ada Muzakir, bekas Sekretaris Gampong Paya Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur. Muzakir dinilai terbukti telah mengorup anggaran APBDes tahun 2017.

Dia pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada 8 Maret 2021 lalu. Tapi Muzakir memilih untuk banding terhadap putusan tersebut.

Selanjutnya Geuchik Gampong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Muslem Hasballah dan Kaur Keuangan Gampong Pacu, Edie Saputra. Keduanya didakwa telah menyelewengkan dana APBG 2019 senilai Rp 317 juta. Keduanya pun telah dituntut di muka pengadilan.

Kemudian Kepada Desa Sebudi Jaya, Kacamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Misdan. Dia bersama Kaur Keuangan Desa Sebudi Jaya, M Odie Agam terbukti menyelewengkan APBG 2019 dengan nilai kerugian Rp 611 Juta, sehingga keduanya harus mendekam di penjara.

Terakhir Adi Suryono Datok Penghulu Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang bersama berdaharanya Nurasiah yang terbukti menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 139 Juta melalui anggaran APBD 201.

Namun kini diketahui datuk penghulu tersebut belum ditahan karena telah melarikan diri sejak 2018 lalu kini dia menjadi buron.

Oleh karenanya Nursiah sendiri yang tengah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana itu di pengadilan. Dia telah divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama, dan saat ini memilih untuk melakukan kasasi.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...