Demo Kejati Aceh, KPA Minta Jaksa Usut Dugaan Pat Gulipat Proyek Jembatan Kilangan

Demo Kejati Aceh, KPA Minta Jaksa Usut Dugaan Pat Gulipat Proyek Jembatan Kilangan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Puluhan orang yang mengatasnamakan Koalisi Peduli Aceh (KPA) menggelar aksi demo di depan kantor Kejati Aceh, Senin (08/2/2021).

Mereka mengkritik kejaksaan yang selama ini dinilai hanya berpangku tangan atas dugaan pat gulipat pada proyek Jembatan Kilangan di Aceh Singkil.

“Proyek jembatan Kilangan di Aceh Singkil adalah kejahatan terstruktur, ada juga penghianat anggaran pembangunan Aceh,” kata Koordinator aksi Syarbaini.

Menurut dia, sejak awal, proyek tersebut telah banyak menuai kritikan. Jembatan yang ditargetkan selesai dibangun pada tahun 2022 mendatang itu diduga mengalami banyak masalah.

“Karena itu, kami meminta kepada penegak hukum turun tangan mengusut tuntas masalah tersebut,” katanya.

Syarbaini menduga tak tersentuhnya dugaan penyimpangan pada proyek jembatan tersebut tak lepas dari sosok yang dekat dengan penguasa di Aceh yang berinisial R, yang juga rekanan proyek Jembatan Kilangan tahun anggaran 2019 yakni PT Sumber Cipta Yoenanda.

“Dia terkesan kebal hukum,” katanya.

Bahkan, BPK juga telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan di mana proses pemenangan PT Sumber Cipta Yoenanda  diduga dilakukan dengan cara-cara yang penuh kejanggalan.

Lihat: Diduga Menangkan Rekanan Tak Memenuhi Syarat di Proyek Jembatan Kilangan Rp 42,9 Miliar, Plt Gubernur Diminta Periksa Pokja IV BPBJ Setda Aceh

“Atas dasar itu, kami minta kasus ini diusut tuntas, karena diduga telah terjadi kecurangan dalam proses pelaksaan dan teridikasi korupsi,” katanya.

“Meminta Kejaksaan Tinggi Aceh menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI terhadap proyek bermasalah menggunakan APBA salah satunya paket pengerjaan Jembatan Kilangan Aceh Singkil.”

KPA meminta Kejaksaan Tinggi Aceh tidak memandang bulu dan bersikap tegas mengungkap semua persoalan korupsi yang ada di Aceh.

“Kejaksaan Tinggi Aceh harus tegas menindak siapa saja yang melakukan pekerjaan di Aceh tidak sesuai dengan spesifikasi,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...