Darwati A Gani: Pemerintah Mudah Siapkan Tanah untuk Orang-orang Kaya, Tapi Sulit untuk Rumah Duafa

Darwati A Gani: Pemerintah Mudah Siapkan Tanah untuk Orang-orang Kaya, Tapi Sulit untuk Rumah Duafa

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota DPRA Darwati A Gani mengungkapkan kondisi miris soal pertanahan di Aceh.

Di mana sejumlah kabupaten/kota begitu mudah memberikan izin lahan kepada orang-orang kaya, sementara sulit menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah kaum duafa.

Hal itu disampaikan Darwati saat menginterupsi jalannya paripurna DPRA, Jumat (20/11/2020).

Darwati menyatakan, fenomena itu awalnya terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Tentang Pertanahan Aceh baru-baru ini. Rancangan qanun pertanahan itu sendiri, kata Darwati, merupakan qanun yang ditunggu-tunggu setelah 15 tahun lebih perdamaian Aceh terjalin.

“Di mana dalam UUPA dijelaskan Pemerintah RI menyiapkan lahan dua hektar per orang untuk mantan kombatan dan korban konflik,” katanya.

“Tapi kita dengarkan masukan dalam RDPU yang kami lakukan kemarin, seperti di Langsa yang termasuk kota kecil tetapi pemerintahnya menyiapkan tanah yang begitu luas kepada orang-orang kaya yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan.”

Alhasil, kata dia, pemkot Langsa sulit menyiapkan tanah untuk masyarakat miskin membangun rumah duafa karena telah dihabiskan untuk HGU.

Darwati, juga meminta kehadiran Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Dia juga mempertanyakan pantaskah HGU itu hadir di tengah kota, seperti di Langsa.

Selain itu, kata Darwati, di Aceh Jaya juga terdapat persoalan ketika pemerintah setempat ingin menunaikan janji memberikan tanah kepada mantan kombatan dan korban konflik.

“Terkendala karena tanah-tanah di sana juga sebagian besar sudah terdaftar sebagai HGU dan HTI, sementara tanah tersebut dibiarkan terlantar.”

Darwati pun berharap Pemerintah Aceh dapat menindaklanjuti kepada dinas terkait maupun pemerintah pusat agar meninjau kembali terkait izin HGU dan HTI yang ada di Aceh, terutama yang terlantar.

“Karena ketika masyarakat ingin menggunakan lahan tersebut, justru terkendala izin yang pada hakikatnya tanah tersebut dibiarkan begitu saja,” tutup Darwati. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...