Darni Daud Minta Samsul Rizal Dituntut, Begini Penilaian Ahli Hukum

Darni Daud Minta Samsul Rizal Dituntut, Begini Penilaian Ahli Hukum

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Wiradmadinata mengatakan, surat yang dilayangkan mantan Rektor Unsyiah Prof Dr Darni Daud yang meminta Presiden RI memerintahkan Jaksa Agung melakukan penuntutan tersendiri terhadap Prof Dr Samsul Rizal terkait kasus korupsi di Unsyiah, secara hukum tak memiliki kekuatan apa-apa.

“Yang saya pahami, surat seperti itu tak ada dalam mekanisme hukum pidana,” kata Wira saat dimintai tanggapannya, Rabu malam.

Baca: Mantan Rektor Unsyiah Darni Daud Surati Presiden, Ada Apa?

Selain itu, kata Wira, kata “rekomendasi” dalam putusan tersebut juga memiliki bobot yang tak sepenuhnya kuat.

Beda halnya dengan kata “memerintahkan”.

“Jika ‘memerintahkan’, ini artinya sudah tegas. Tapi kata ‘rekomendasi’ ini bobotnya sangat lemah. Bisa dilakukan bisa tidak,” katanya.

Upaya Darni Daud melakukan tekanan ke Kejaksaan Agung melalui presiden juga tergolong terburu-buru.

Menurut Wira, seharusnya yang dilakukan Darni Daud atau kuasa hukumnya adalah dengan lebih dulu menanyakan ke Kejaksaan Tinggi Aceh mengapa rekomendasi pengadilan yang sudah cukup lama itu tak dilaksanakan.

Sebab, kata Wira, bunyi putusan pengadilan sudah cukup jelas dimana hakim merekomendasikan JPU untuk melakukan penuntutan tersendiri terhadap Prof Dr Ir Samsul Rizal dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

“Saya pikir yang sebaiknya dilakukan adalah mendatangi atau menyurati Kejati untuk mempertanyakan tindaklanjut putusan itu,” katanya.

Dari jawaban jaksa, kata Wira, akan didapat alasan mengapa rekomendasi itu tak dieksekusi.

Di luar konteks hukum, Wira menilai surat tersebut lebih mengarah pada kampanye saja. “Jadi seperti surat politik,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...