Cerita PPI Anak Laut Singkil yang Bertahun-tahun Mangkrak

Cerita PPI Anak Laut Singkil yang Bertahun-tahun Mangkrak
Dermaga Anak Laut

BERITAKINI.CO, Singkil | Pemerintah Aceh Singkil masih terus berupaya meningkatkan kapasitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Anak Laut, di Kecamatan Singkil Utara, menjadi Pelabuhan Perikanan (PP).

Pengembangan ini penting, karena keberadaan Pelabuhan Perikanan diyakini akan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.

Karena itu, perlu peningkatan kelas pelabuhan yang sebelumnya PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Sehingga Anak Laut nantinya memiliki fasilitas untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dengan total daya tampung sedikitnya 30 unit kapal atau total 300 GT.

Dengan begitu, nilai produksi atau bongkar muat ikan di Pelabuhan Anak Laut bisa terdongkrak menjadi sedikitnya 5 ton per hari.

Dengan ketersedian ikan itu, tentu akan mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan industri penunjang lainnya yang akan membawa nilai tambah sektor perikanan tersebut.

Namun dengan kapasitas fiskal daerah yang relatif rendah, Pemerintah Aceh Singkil tak bisa dengan mudah mewujudkan rencana itu.

Praktis diperlukan adanya sentuhan pemerintah pusat dan provinsi, terutama sokongan anggaran yang memadai.

Salah satu upaya yang sedang dan akan dilakukan adalah dengan memasukkan PPI Anak Laut dalam agenda Rancana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN).

Pernah Masuk Rencana Induk

Kadis Perikanan Aceh Singkil, Saiful Umar mengatakan, PPI Anak Laut sesungguhnya pernah masuk dalam RIPPN 2014-2037 berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan Perikanan (KP) Nomor 45/Kepmen-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Kadis Perikanan Aceh Singkil, Saiful Umar

Bersama, Dermaga Haloban, Dermaga Ikan Pulau Baguk, Dermaga Ikan Pulau Balai, Dermaga Teluk Nibung, Dermaga Ujung Sialit, dan Dermaga Suka, Anak Laut ditetapkan statusnya sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Meski berlaku selama 20 tahun, RIPPN tersebut ternyata dapat ditinjau satu kali dalam 5 tahun.

Dalam proses peninjauan RIPPN pada 2017 lalu, kata Saiful Umar, pihaknya telah berkoodinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mendapatkan rekomendasi agar PPI Anak Laut tetap masuk dalam RIPPN perubahan tersebut.

Namun setelah terbit Kepmen KP Nomor 6 tahun 2018 tentang RIPPN yang baru, bukannya naik menjadi PPP, bahkan status Anak Laut tak lagi ada dalam daftar PPI. Begitu juga dengan status dermaga ikan lainnya di Aceh Singkil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan

Kondisi ini telah membuat nasib Anak Laut terkatung-katung. Terutama tentang dukungan anggaran untuk mewujudkan rencana menjadikan Anak Laut sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai, pendongkrak perekonomian daerah.

Diduga Gagal Penuhi Syarat

Aturan memang mensyaratkan setiap pelabuhan yang ingin ditetapkan kelasnya dan masuk dalam RIPPN telah siap beroperasi dengan ketersediaan beberapa fasilitas pokok seperti lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase.

Lalu fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik. Dan terakhir adalah fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

Tiga komponen fasilitas tersebut harus ada pada pelabuhan perikanan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, sebelum mengajukan pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya pelabuhan perikanan kepada Menteri. Pernyataan kesiapan beroperasi tersebut merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan kelas pelabuhan perikanan. 

Faktanya, masih sangat banyak item dari fasilitas pokok tersebut yang belum memadai di Anak Laut. Salah satu yang paling fundamental adalah kondisi fasilitas di laut, terutama kolam labuh yang dangkal. Situasi yang sudah jelas-jelas membuat Anak Laut sulit berkembang. Kapal-kapal tak bisa masuk untuk bersandar sehingga Anak Laut pun tak fungsional.

Dinas Perikanan Aceh Singkil sempat merencanakan pengerukan kolam labuh tersebut, namun gagal karena alokasi anggaran senilai Rp 1 miliar dicoret DPRK Aceh Singkil saat pembahasan APBK 2020.

Baca: Dewan Coret Proyek Pengerukan Alur Rp 1 Miliar Usulan Dinas Perikanan Aceh Singkil

Selain itu, banyak fasilitas di daratan juga yang dalam kondisi rusak parah. Gedung kantor administrasi pelabuhan, tangki minyak, gedung pengawasan, gedung operator, pangkalan pendaratan ikan, semua dalam keadaan tak memadai.

Kembali Mengusulkan

Kendati demikian, Pemkab Aceh Singkil saat ini masih berhasrat untuk memewujudkan Anak Laut menjadi Pelabuhan Perikanan.

Pada 2019, misalnya, telah digelontorkan miliaran rupiah bersumber dari APBK Aceh Singkil untuk membangun fasilitas pendukung, seperti bangunan pabrik es, penambahan dermaga pelabuhan, tempat pendaratan ikan, akses jalan menuju pelabuhan, pembangunan sarana air bersih, dan penimbunan lahan lingkungan kantor.

Bupati Aceh Singkil Dulmusrid pun telah menyurati Kementeritan KP untuk mengusulkan Anak Laut kembali masuk dalam rencana induk dengan status PPI.

"Upaya kita meningkat status itu pada November 2019 yang lalu kita telah mengusulkan kembali ke Kementerian KP agar Anak Laut bisa kembali berstatus PPI," kata Saiful.

Tim DKP Aceh saat meninjau Anak Laut pada 10 Januari 2020 lalu

Menurut Saiful, Kementerian KP dalam surat balasannya meminta Bupati Aceh Singkil berkoodinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mendapatkan rekomendasi.

"Pada Jumat 10 Januari 2020, tim DKP Aceh telah meninjau langsung Anak Laut, kita berharap hasil di lapangan saat itu dapat dikabulkan permohonan kita agar pelabuhan perikanan anak laut ditingkatkan statusnya dan dimasukkan dalam RIPPN," katanya.[]

Rubrik

Komentar

Loading...